Amerika Serikat dikabarkan berencana untuk keluar dari Dewan HAM PBB karena merasa bahwa badan tersebut bias terhadap Israel. Namun Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (15/6) mengatakan bahwa belum ada keputusan untuk pergi. Seorang diplomat mengatakan bahwa ini lebih kepada permasalahan kapan—bukan apakah—ancaman untuk keluar dari Dewan HAM PBB akan benar-benar terjadi.
Baca Juga: PBB Kecam Arab Saudi atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Yaman
Oleh: Jamey Keaten dan Edith M. Lederer (AP/The Washington Post)
Amerika Serikat (AS) akan segera keluar dari badan utama PBB yang mengurusi hak asasi manusia, utamanya dikarenakan pemerintah AS mengklaim bahwa Dewan Hak Asasi Manusia bias terhadap Israel, menurut keterangan diplomat Barat dan AS.
Keputusan tersebut akan menjadi langkah penghinaan terbaru yang dilakukan oleh pemerintahan Trump terhadap komunitas internasional. Pada Jumat (15/6) Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa belum ada keputusan apa pun yang dibuat berkaitan dengan keinginan untuk keluar dari Dewan HAM PBB.
Namun seorang diplomat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa ini lebih kepada permasalahan kapan—bukan apakah—ancaman untuk keluar dari organisasi tersebut yang dilayangkan tahun lalu oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, akan benar-benar terjadi.
Belum pernah terjadi sebelumnya selama 12 tahun berjalannya Dewan HAM—yang ditugaskan untuk menyoroti dan menyetujui penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM—di mana kemudian anggotanya memutuskan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Tujuh tahun lalu, di tengah-tengah peristiwa Kebangkitan Arab, Moammar Gadhafi dari Libya pernah ditendang keluar atas persetujuan Majelis Umum PBB, yang memiliki keputusan akhir.
Dewan yang memiliki 47 anggota tersebut akan membuka sesi kedua pada Senin (18/6) dari tiga sesi yang dijadwalkan, ketika ketua hak asasi manusia PBB Zeid Ra’ad al-Hussein menyampaikan pidato terakhirnya pada pertemuan rutin sebelum mengundurkan diri pada bulan Agustus. Amerika Serikat kemungkinan akan mengumumkan keputusan mereka paling cepat pada Selasa (19/6), menurut keterangan pejabat AS.
Pejabat itu—yang tidak berwenang untuk secara terbuka mendiskusikan masalah ini dan meminta namanya dirahasiakan—mengatakan bahwa “semuanya telah menjadi keputusan” bahwa AS akan mengundurkan diri.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dapat memilih untuk pengunduran diri penuh dari dewan tersebut—sebuah opsi yang disarankan oleh Haley—atau tetap bergabung sebatas menjadi pengamat, tanpa hak untuk menjajakkan suara kepada puluhan resolusi yang dipertimbangan oleh dewan HAM setiap sesinya.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memveto, sementara Duta Besar Bolivia Sacha Llorenty memberikan suara untuk resolusi yang didukung Arab bagi perlindungan warga sipil Palestina selama pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS, 1 Juni 2018. (Foto: Reuters/Shannon Stapleton)
Seorang diplomat Barat mengatakan bahwa AS akan tetap mengundurkan diri dari dewan tersebut terlepas dari upaya yang dilakukan oleh beberapa negara untuk tetap membuat mereka tinggal, namun waktu mengenai kapan hal tersebut akan dilaksanakan masih bersifat “elastis.” Sang diplomat tersebut—memberikan keterangan dengan anonimitas dikarenakan diskusi tersebut bersifat rahasia—mengatakan bahwa Haley adalah penggerak utama yang mendorong pengunduran diri AS.
Baca Juga: PBB Loloskan Resolusi Terkait Perlindungan bagi Warga Palestina
Para diplomat dan aktivis mengatakan bahwa AS tampaknya telah menyerah dalam upaya mereka, semenjak kunjungan Haley ke Jenewa setahun yang lalu untuk meyakinkan dewan agar mengakhiri pengawasan sistematis mereka atas dugaan pelanggaran Israel terhadap warga Palestina.
Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang selalu muncul dalam catatan diskusi HAM di setiap sesi dewan, di bawah “Butir 7” dalam agenda.
“Seperti yang telah kami katakan berulang kali, Dewan HAM PBB harus direformasi demi memastikan mereka memiliki kemampuan untuk menyadari misi penting,” kata Kementerian Luar Negeri AS pada Jumat (15/6).
“Dalam situasi terbaiknya, HRC memanggil para pelanggar hak asasi manusia dan mendorong tindakan positif. Namun, lebih sering mereka gagal mengatasi situasi kritis karena alasan politik—dan mereka merusak kredibilitasnya sendiri,” tambahnya.
Pengunduran diri penuh oleh AS akan menyisakan dewan tanpa salah satu pembela hak asasi manusia tradisionalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah berpartisipasi dalam upaya untuk menentukan pelanggaran hak di tempat-tempat seperti Sudan Selatan, Kongo, dan Kamboja.
Kepergian AS juga dapat mempermudah tekanan yang diberikan kepada China. Pada waktu itu, AS secara sendirian telah menjadi negara utama yang berani menentang China, yang ditengarai telah melakukan diplomasi ancaman dan bertindak semakin angkuh dalam hubungan internasional—bahkan ketika mereka mengintensifkan tekanan kepada kelompok pembela HAM di negeri mereka sendiri, menurut keterangan dari kelompok sayap kanan.
Kebijakan “America First” yang dijunjung pemerintah Trump telah bertentangan dengan komunitas internasional atas keputusannya untuk keluar dari kesepakatan seperti penjanjian iklim Paris dan kesepakatan Nuklir Iran, dan menerapkan kebijakan tarif pada baja dan aluminium kepada rekan-rekan dagang utama mereka.
Sebelumnya mereka telah memutuskan untuk keluar dari Badan Kebudayaan dan Pendidikan PBB, UNESCO, dan membuat geram banyak pihak ketika mereka membuat keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel—mengabaikan konsensus yang dibuat komunitas internasional.
Amerika Serikat telah memilih untuk menjauh dari Dewan HAM sebelumnya: Pemerintahan Presiden George W. Bush melakukan hal tersebut ketika dewan HAM pertama kali didirikan pada tahun 2006. Butir 7 yang menjelaskan tentang “Israel dan Wilayah Palestina yang dijajah”, telah menjadi bagian dari bisnis sehari-hari dewan HAM hampir semenjak mereka berdiri.
Upaya oleh Haley dan diplomat Amerika lainnya untuk mengakhiri atau menghilangkan kebiasaan pembahasan mengenai Israel telah gagal dalam beberapa bulan terakhir dalam Majelis Umum PBB di New York.
Nikki Haley, perwakilan Amerika di PBB. (Foto: AFP/Getty Images/Hector Retamal)
Selama kunjungannya ke Jenewa setahun yang lalu, Haley mencela dewan tersebut sebagai “forum untuk politik, kemunafikan, dan penghindaran.” Dia menuduh negara-negara anggota seperti Venezuela, Kuba, China, Burundi, dan Arab Saudi gagal memenuhi tugas mereka untuk “menjunjung standar tertinggi” hak asasi manusia, sementara dia juga menekankan apa yang dikatakannya sebagai sikap dewan yang bias dan anti-Israel.
Haley kemudian mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak ingin meninggalkan dewan, tetapi mereka akan melakukannya jika dewan tersebut tidak menunjukkan perubahan.
“Merupakan keputusan dari setiap negara apakah mereka ingin menjadi anggota dari dewan ini atau tidak,” kata Presiden Dewan Vojislav Suc pada Rabu (13/6). “AS telah menunjukkan keaktifan mereka selama beberapan tahun ke belakang, termasuk dalam tahun ini, dengan berbagai macam inisiatif yang mereka miliki.”
Suc mengatakan bahwa dia tidak menerima informasi yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap untuk keluar dari dewan, yang menurutnya mendapatkan manfaat dari “keterlibatan konstruktif lanjutan dari semua delegasi—termasuk Amerika Serikat.”
Juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia Rolando Gomez mengatakan telah ada “banyak rumor dan banyak spekulasi” tentang penarikan diri AS, tetapi “kami tidak memiliki indikasi” bahwa AS tidak akan menghadiri sesi tiga minggu yang akan dimulai pada Senin (18/6).
Keputusan pengunduran diri dapat menjadi sebuah simbolisme besar: masa jabatan Amerika Serikat di dewan saat ini akan berakhir pada tahun depan, di mana Amerika Serikat akan kembali ke status pengamat yang dipegang oleh negara-negara lain yang bukan merupakan anggota. Dalam situasi tersebut, AS akan dapat menyuarakan pelanggaran HAM, namun tidak dapat memberikan suara.
Pertanyaan utamanya adalah, dampak apa yang akan diterima Israel jika AS memutuskan untuk meninggalkan hak suara mereka atau meninggalkan dewan secara penuh, mengingat AS merupakan pembela terbesar dan terkuat Israel.
Situs Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa perlindungan terhadap dasar-dasar Hak Asasi Manusia merupakan “batu landasan” bagi terbentuknya Amerika Serikat selama lebih dari dua ratus tahun lalu, dan mempromosikan sikap penghargaan terhadap HAM telah menjadi “tujuan utama” bagi kebijakan luar negeri AS.
Lederer melaporkan dari New York. Matthew Lee berkontribusi dari Washington.
Keterangan foto utama: Ini adalah foto pada Selasa, 8 November 2008, yang menunjukkan pemandangan umum dari Ruang Hak Asasi Manusia (Ruang XX) di markas besar PBB di Jenewa, Swiss. Para diplomat mengatakan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan hak asasi manusia utama PBB, terutama atas klaim Pemerintah Amerika bahwa Dewan Hak Asasi Manusia bias terhadap Israel. Langkah itu akan menjadi penghinaan terbaru pemerintah Trump dari komunitas internasional. Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Jumat, 15 Juni 2018, bahwa belum ada keputusan untuk pergi. (Foto: AP/Keystone/Salvatore Di Nolfi)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kapan, Bukan Apakah: Amerika Siap untuk Keluar dari Dewan HAM ..."
Post a Comment