Kritik Tajam untuk Kantor Staf Presiden yang Bicara Peta 2019

Jakarta - Pernyataan Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi IV Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo mendapat kritik. Eko menyebut hasil quick count di Pilkada Serentak 2018 bisa membuat peta Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 semakin jelas.

Eko mengatakan kombinasi parpol pendukung pasangan calon yang memenangi pilkada, khususnya pilgub di Jawa, didominasi oleh partai-partai pendukung Jokowi. Menurutnya, kepala daerah yang unggul dalam quick count akan mendukung Jokowi pada 2019.

"Pertama, secara umum hasil sementara Pilkada Serentak 2018 seperti memberikan peta periode kedua bagi Pak Jokowi, makin jelas. Konteks teritorial, terutama di Jawa, yakni Jatim, Jateng, dan Jabar, yang memiliki jumlah pemilih besar, kombinasi partai dan aktor hasil Pilkada 2018, seperti memperlihatkan mengadvokasi rute jalan 2019 bagi Presiden Jokowi," kata Eko dalam keterangan tertulis, Rabu (27/6/2018).

"Seperti diketahui, cagub-cagub yang diumumkan sementara menang di Jawa dalam hitung cepat adalah calon kepala daerah yang akan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden pada 2019," imbuhnya.

Eko bahkan berbicara tentang sentimen gerakan #2019GantiPresiden yang dinilainya melekat pada partai oposisi. Dia menilai gerakan tersebut tidak menjadi ukuran bila melihat hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2018.

"Terutama PKS dan Gerindra, tidak menjadi instrumen politik yang signifikan dalam memobilisasi dukungan suara untuk pasangan calon mereka," ucap dia.

Pernyataan Eko mendapat kritik dari partai oposisi, Gerindra. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan pernyataan Eko sangat tidak tepat jika merujuk fungsi KSP. Dia menganggap KSP hanya alat pemenangan Jokowi di 2019.

"Kalau melihat pernyataan Deputi IV KSP Mas Eko mengenai pilkada, ini menunjukkan bahwa benar kantor KSP ini berperan menjadi timsesnya Pak Jokowi untuk pilpres, bukan membantu Pak Jokowi sebagai presiden dalam menjalankan tugas negara," sebut Andre kepada wartawan, Kamis (28/6).

Andre pun meminta agar KSP dibubarkan karena, menurutnya, KSP saat ini tidak jelas fungsi dan kinerjanya. "Menurut kami, lebih baik KSP ini dibubarkan saja daripada terjadi pemborosan anggaran negara, apalagi anggaran kita ini ditopang oleh utang. Dan juga KSP tugasnya banyak tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya," tuturnya.

Waketum Gerindra Fadli Zon juga memberikan kritik. Dia menuding KSP seperti tim sukses yang dibiayai APBN. Wakil Ketua DPR ini pun menilai ada tumpang tindih antara tugas dan fungsi KSP dengan Setkab dan Setneg.

"Inilah yang dari dulu saya kritik dari KSP. KSP ini jadi kayak tim sukses yang dibiayai oleh APBN. Saya melihat bahwa ini overlap dengan Setkab, dengan Setneg, dan mereka itu jangan jadi penampungan dari tempat relawan untuk menjadi tim sukses," tuding Fadli.

Kritik Tajam untuk Kantor Staf Presiden yang Bicara Peta 2019

Eko Sulistyo (Foto: dok. pribadi)

Meski begitu, pernyataan Eko mendapat pembelaan dari sejumlah partai pendukung Jokowi. Golkar menilai KSP masih dibutuhkan dan tak setuju dengan usul pembubaran KSP. Wasekjen Golkar M Sarmuji juga menilai pernyataan KSP soal peta Jokowi pada Pilpres 2019 masih ada kaitannya dengan tugas dan fungsi KSP. Terutama apabila dalam konteks pencapaian target-target pemerintahan selama Jokowi memimpin.

"Mengerjakan urusan politik bagi KSP tidak dilarang. Yang penting masih berkaitan dengan tercapainya target-target pemerintahan selama Presiden memimpin," ungkap Sarmuji.

Ini dia 'Ali Mochtar Ngabalin yang Jadi Jubir Pemerintah' simak selengkapnya di 20Detik:

[Gambas:Video 20detik]

PPP juga menilai kritik Gerindra soal pembubaran KSP tak tepat. Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan pernyataan seseorang tak bisa dianggap mewakili instansi.

"Semisal mencari tikus di lumbung padi, bukan lumbungnya yang dibakar, tapi cari tikusnya. Artinya, kalau ada persoalan di sebuah instansi, sistemnya yang dibenahi, bukan lembaganya yang dibubarkan," kata Baidowi.

Eko sudah menanggapi soal kritikan terhadap dirinya. Dia berargumen, pernyataan soal peta kekuatan Jokowi di Pilpres 2019 berdasarkan quick count Pilkada Serentak 2018 bersifat analisis.

"Jadi apa yang saya nyatakan itu sifatnya analisis post factum terhadap sebuah peristiwa yang namanya Pilkada 2018. Siapa pun juga punya hak untuk memberi penilaian," ujar Eko saat dimintai konfirmasi.