Majelis Umum PBB meloloskan resolusi PBB terkait perlindungan bagi warga Palestina pada Rabu (13/6), dengan 120 suara mendukung, 8 suara menolak, dan 45 abstain. Pemungutan suara dilakukan setelah rancangan resolusi serupa gagal di Dewan Keamanan PBB karena veto Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni.
Oleh: Pamela Falk (CBS News)
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Pilih Lima Anggota untuk Masa Jabatan Dua Tahun
Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara pada Rabu (13/6) terhadap resolusi PBB yang didukung Arab, untuk mengecam Israel atas kekuatannya terhadap warga sipil Palestina, termasuk “kekuatan yang berlebihan dan tidak pandang bulu oleh pasukan Israel.”
Suara yang terkumpul di Majelis Umum adalah 120 suara mendukung, 8 suara menolak, dan 45 abstain, untuk resolusi PBB berjudul “Perlindungan bagi Penduduk Sipil Palestina.” Resolusi itu ditetapkan pada sesi khusus darurat, dan diperkenalkan oleh Aljazair, Turki, dan Palestina.
Pemungutan suara itu dilakukan setelah rancangan resolusi serupa gagal di Dewan Keamanan PBB karena veto Amerika Serikat (AS) pada tanggal 1 Juni.
Duta Besar AS Nikki Haley, berusaha memasukkan amandemen yang akan mengecam Hamas, yang gagal setelah beberapa pemungutan suara prosedural.
“Sifat dari resolusi PBB ini jelas menunjukkan bahwa politik sedang mengarahkan hari ini. Ini benar-benar satu pihak. Itu tidak menyebutkan satu pun teroris Hamas yang secara rutin memulai kekerasan di Gaza,” kata Haley kepada 193 anggota Majelis Umum, sebelum pemungutan suara.
“Memajukan perdamaian bukan tujuan dari resolusi PBB ini… (itu) membuat Hamas benar-benar tidak bertanggung jawab atas kerusuhan terbaru. Itu menyalahkan segalanya pada Israel,” kata Haley.
Duta Besar Kanada Marc-André Blanchard berbicara—selain Haley—mendukung amandemen AS sebelum pemungutan suara. Kanada abstain pada resolusi akhir yang didukung Arab.
Haley berpendapat bahwa amandemen yang diusulkan oleh AS “memberikan langkah kecil menuju keseimbangan.”
Resolusi yang didukung Arab pertama kali diperkenalkan di Dewan Keamanan setelah lebih dari 120 warga Palestina tewas selama protes di dekat perbatasan dengan Gaza dalam tiga bulan terakhir.
Sebelum pemungutan suara, Haley mengirim surat kepada para duta besar, yang mengatakan bahwa roket yang ditembakkan oleh Hamas di Israel menghasut kekerasan.
Pengamat permanen dari misi Palestina untuk PBB, Duta Besar Riyad Mansour mengatakan bahwa amandemen AS ditawarkan dalam “itikad buruk”, dan mengatakan bahwa “pendudukan militer yang ilegal dan penuh peperangan, adalah sumber utama dan akar penyebab krisis yang berulang dan muncul, yang kita hadapi.”
“Kami tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi kejahatan paling kejam dan pelanggaran hak asasi manusia yang secara sistematis dilakukan terhadap rakyat kami,” kata Mansour.
Para demonstran lari dari gas air mata yang disebarkan oleh pasukan Israel saat mereka mendekati pagar perbatasan yang memisahkan Israel dan Gaza pada 14 Mei 2018. (Foto: Los Angeles Times/Getty Images/Marcus Yam)
Pemungutan suara Majelis Umum pada Rabu (13/6) mengumpulkan suara lebih sedikit daripada pemungutan suara serupa pada bulan Desember, yang menolak keputusan Presiden Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan, bahwa mereka “menyambut amandemen Amerika yang mengecam para teroris Hamas. Adalah keji bagi negara mana pun untuk bahkan mempertimbangkan untuk mendukung resolusi yang mengecam Israel, sementara menolak mendukung kecaman terhadap Hamas.”
Dukungan Amerika Serikat untuk Israel selama meningkatnya kekerasan baru-baru ini di perbatasan Gaza-Israel, telah dikritik oleh banyak kelompok hak asasi manusia. Human Rights Watch mengatakan pada pekan ini bahwa penggunaan kekuatan mematikan Israel terhadap demonstran Palestina di Jalur Gaza dalam beberapa pekan terakhir mungkin merupakan kejahatan perang.
Baca Juga: Indonesia Menangkan Kursi Dewan Keamanan PBB Bersama Jerman, Belgia
Brett Bruen—mantan pejabat pemerintahan Obama dan presiden Global Situation Room—mengatakan kepada CBS News di PBB pada Rabu (13/6), bahwa tindakan AS di Timur Tengah “berisiko bagi Israel, yang telah semakin terisolasi”, karena AS membuat geram para sekutu dan membesarkan hati para lawan.
Yang memberikan suara bersama Amerika Serikat dan Israel adalah Australia, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Kepulauan Solomon, dan Togo.
Resolusi itu menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengusulkan sebuah “mekanisme perlindungan internasional” bagi masyarakat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
“Dengan mendukung resolusi ini, Anda berkolusi dengan organisasi teroris, dengan mendukung resolusi ini, Anda memberdayakan Hamas,” kata Danon.
Duta Besar Uni Eropa Joanne Adamson, wakil kepala delegasi untuk PBB, mengatakan “pasukan keamanan Israel harus menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil tak bersenjata.”
Dalam rasa frustrasi yang jelas, Haley mengatakan “untuk beberapa orang, menyerang Israel adalah olahraga politik favorit mereka.”
Keterangan foto utama: Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Riyad Mansour (kedua dari kanan) melewati Duta Besar AS Nikki Haley (duduk kiri) selama pemungutan suara untuk penetapan rancangan resolusi oleh Majelis Umum PBB, yang menyayangkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina di markas PBB di New York, AS, pada tanggal 13 Juni 2018. (Foto: Reuters/Mike Segar)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "PBB Loloskan Resolusi Terkait Perlindungan bagi Warga Palestina"
Post a Comment