PBB Sebut Pasukan Keamanan Venezuela Bunuh Ratusan Orang

NEW YORK - Pasukan keamanan Venezuela telah melakukan ratusan pembunuhan sewenang-wenang dengan dalih memerangi kejahatan. Demikian bunyi laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Badan HAM PBB mengatakan memiliki laporan yang kredibel tentang pasukan keamanan yang merampok lingkungan miskin dan membunuh pemuda. Pembunuhan ini sering terjadi di rumah korban.

Sejumlah bukti lain berasal dari mantan jaksa agung Venezuela Luisa Ortega. Ia dipecat oleh Presiden Nicholas Maduro pada tahun lalu dan pergi ke pengasingan.

"Aturan hukum hampir tidak ada di negara itu," kata Kepala Badan HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein seperti dilansir dari BBC, Jumat (22/6/2018).

Venezuela mengalami krisis politik dan ekonomi yang berlarut-larut. Sejumlah demonstran tewas dalam bentrokan selama protes anti-pemerintah tahun lalu. Negara kaya minyak itu juga mengalami hiperinflasi dan kekurangan pangan.

PBB mengatakan dugaan pembunuhan di luar pengadilan dilakukan oleh petugas yang terlibat dalam Operasi Pembebasan Rakyat. Operasi ini seolah-olah inisiatif untuk mengurangi aksi kriminalitas.

"Para petugas keamanan ini mungkin telah menewaskan lebih dari 500 orang antara Juli 2015 dan Maret 2017 sebagai cara untuk menampilkan hasil mengurangi tindak kejahatan," kata PBB.

Mereka diduga telah membuat bukti palsu untuk membuat para korban terlihat seperti korban tewas dalam baku tembak. Petugas yang terlibat memiliki kekebalan dari penuntutan dan tidak ada yang bertanggung jawab.

Hussein juga menuduh Venezuela gagal untuk mengakui dalamnya krisis yang terjadi, yang telah menyebabkan ratusan ribu orang melarikan diri ke luar negeri.

"Ketika satu kotak pil hipertensi harganya lebih dari upah bulanan minimum dan susu formula bayi lebih dari dua bulan gaji, tetapi memprotes situasi yang tidak mungkin seperti itu dapat mendaratkan Anda di penjara, ketidakadilan yang ekstrim itu semua mencolok," tukas Husein.

Hussein telah menyerukan penyelidikan internasional dan telah menyarankan Pengadilan Pidana Internasional untuk terlibat.

Di masa lalu, Venezuela menepis tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sebagai sebuah kebohongan. Venezuela juga menolak akses bagi penyelidik PBB dan membuat laporan dari hasil wawancara dengan saksi dan korban.

(ian)

Let's block ads! (Why?)