Polisi Bantah Partai Demokrat Soal Polri Tak Netral di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan bahwa lembaga negara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018. "Kalau ada anggota yang tidak netral, kami tindak tegas. Pokoknya prinsip kami, polisi netral." Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal menyampaikan melalui pesan teks kepada Tempo, Ahad, 24 Juni 2018.

Jika terbukti ada anggota polisi yang memihak salah satu calon pasangan peserta Pilkada, kata Iqbal, ada mekanisme untuk mengonfirmasi hal itu. Iqbal mengatakan akan ada proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan apabila terbukti tidak netral.

Baca:
Partai Demokrat: PDIP Dalang Ketidaknetralan ...
SBY Sebut Rumah Deddy Mizwar Digeledah M. Iriawan, Ini Faktanya

Sebelumnya, Presiden RI ke-6 itu menyebut bahwa yang tidak netral adalah elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI, bukan lembaganya. Lembaga negara itu tidak netral terhadap berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Presiden ke-6 itu mencontohkan ketidaknetralan dalam proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana terdapat kejanggalan. “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

Tidak hanya itu, saat hendak dilakukan penghitungan suara Pilkada DKI pun, lanjut SBY, namanya sempat disebut oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di bui. “Kredibilitas saya dirusak, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kaalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” kata SBY.

Kejanggalan juga ada pada pemilihan gubernur Papua. Lucas Enembe, calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya oleh petinggi BIN dan Polri. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub,” kata SBY. Lucas diminta memenangkan partai tertentu, dan bukan partai demokrat. “Saya kira (itu) keterlaluan.”

Baca:
Partai Demokrat: Polri dan BIN Paling Tidak ...
PDIP: Tudingan SBY soal Aparat Tak Netral ...

Di Kalimantan Timur, calonnya hampir tidak bisa maju dalam Pilkada karena diperkarakan oleh pihak kepolisian lantaran tidak mau menerima cawagub dari Polri. Di Jawa Timur, ada serikat pekerja yang hendak menyampaikan dukungan ke Khofifah Indah Parwansa-Emil Dardak, tapi beberapa saat kemudian dipanggil oleh kepolisian setempat.

Pendiri Partai Demokrat itu juga mendapatkan laporan di Pilkada Riau seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. “Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur.” Ia mengimbau agar negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI bersikap netral.

ANDITA RAHMA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Let's block ads! (Why?)