Temui Jokowi, Komnas HAM Singgung 6 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/6/2018). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pertemuan dengan Jokowi membicarakan tindak lanjut penyelidikan kasus HAM berat.

"Yang paling utama yang kita bicarakan adalah soal bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sudah selama ini diselidiki Komnas HAM, dan berkas penyelidikannya sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai bertemu Jokowi.

Langkah Jokowi yang menemui keluarga korban pelanggaran HAM beberapa waktu lalu turut mendapat perhatian dari Komnas HAM. Taufan berpendapat hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga korban pelanggaran HAM.

"Tentu saja kita memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan perhatian, termasuk sudah mengundang keluarga korban untuk hadir di Istana beebrapa waktu yang lalu," terang Taufan.

Meski demikian, Taufan memastikan bahwa pihaknya tetap menekankan kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

"Tetapi kami Komnas HAM, sekali lagi tetap menekankan bahwa pihak penyidik dalam hal ini Jaksa Agung itu kita mintakan untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM," ucap Taufan.

"Nah setelah itu baru kemudian memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak Kejaksaan Agung," sambung dia.

Taufan menjelaskan, ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi perhatian khusus. Kasus tersebut yakni tragedi 1965-1966, peristiwa talangsari, penembakan misterius (petrus), Peristiwa Semanggi I dan II, serta penghilangan paksa para aktivis.

Sementara pada sekitar tahun 2000 ada kasus Wamen, Wasior dan jambu kepok di Aceh. Menurut dia, setiap kasus memiliki tipologi yang berbeda-beda. Ia meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk memilih penyelesaian kasus ini berdasarkan tipologinya.

"Tapi tadi ada pembicaraan untuk bisa mulai dari beberapa kasus yang setelah tahun 2000," kata dia.

Let's block ads! (Why?)