Banyak Pejabat Diciduk KPK, Wapres JK Kritik Pengawasan BPKP

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai minimnya pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya pihak yang 'terciduk' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tahu, kalau dihubungkan antara pengawasan dengan KPK. Kalau KPK makin banyak pasiennya itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan baru efektif kalau pasien berkurang ya," ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara rakornas di gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7).

JK mengatakan pihak yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini sejatinya telah berkurang. Hanya saja menurutnya, sejak KPK lahir di Indonesia, tindak pidana korupsi saat ini semakin mudah dideteksi.

"Saya yakin sebenarnya korupsi kita turun, cuma makin banyak yang ketahuan. Kalau zaman dulu karena tidak ada KPK, tentu itu lobi-lobi (korupsi) hal biasa," katanya.
Selain pengawasan, JK juga menyoroti pentingnya evaluasi dan pelatihan dari BPKP. Pelatihan itu dinilai perlu diberikan pada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan anggaran dengan efektif.

"Jadi harus melatih bagaimana pengadaan di daerah agar jangan melanggar, karena bisa saja melanggar tanpa sengaja karena tidak tahu. Tapi kalau niatnya iya (melanggar) tentu keliru," tuturnya.

Terakhir, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tipikor dalam proyek PLTU di Riau. Pada akhir pekan lalu, Jumat (13/7), KPK mengamankan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait dugaan kasus tersebut.

Pada hari itu, termasuk Eni, sembilan orang diamankan KPK. Setelah itu, KPK pun telah menggeledah sejumlah tempat termasuk ruang kerja Eni di komplek DPR, rumah Dirut PLN Sofyan Basir, serta kantor pusat PLN.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Sofyan Basir menyatakan akan kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Dia menyatakan akan membantu KPK memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap dugaan permainan kotor dalam proyek tersebut.

(kid)

Let's block ads! (Why?)