DPR Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI Bahas RAPBN 2019

Jakarta - Dewan perwakilan rakyat (DPR) RI sudah mendengar dan menerima penjelasan pemerintah soal arah kebijakan anggaran dalam rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2019.

Pagi ini, Rabu (11/7/2018). Badan Anggaran (Banggar) DPR kembali memanggil pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk melakukan rapat kerja.

Rapat yang diagendakan pukul 10.00 WIB ini akan membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019 dan RKP Tahun 2019 dengan penyampaian dan pengesahan laporan panja-panja. "Berdasarkan tata tertib bahwa telah dihadiri 25 dari 98 orang, dan 9 fraksi dari 10 fraksi, menurut aturan maka izinkan saya membuka rapat ini," kata Pimpinan Rapat Banggar DPR Azis Syamsuddin di ruang rapat Banggar, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Agenda kali ini, kata Azis, pihak Banggar akan membacakan hasil keputusan rapat panja RAPBN tahun anggaran 2019.

"Berkenaan dengan agenda ini untuk menyampaikan laporan dan pengesahan dari hasil panja beberapa waktu lalu, asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, lalu panja RKP dan prioritas anggaran, tentang kebijakan belanja dan transfer daerah dan dana desa," ujar dia.

Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) telah diusulkan asumsi dasar ekonomi di tahun 2019 sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2-5,6%
• Inflasi diperkirakan 2,5-4,5%
• Tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2%
• Nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS
• Harga minyak mentah US$ 60-US$ 70 per barel
• ifting minyak 722-805 ribu barel per hari
• Lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak

(ara/ara)

Let's block ads! (Why?)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4108933/dpr-panggil-sri-mulyani-hingga-gubernur-bi-bahas-rapbn-2019

Bagikan Berita Ini