Golkar Bantah Minta Eni Saragih Isi Kas Partai Lewat Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR sekaligus politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo membantah tudingan soal ada perintah mencari dana bagi kader dengan cara apapun, termasuk melawan hukum.

Hal itu disampaikan Bambang menanggapi penangkapan Wakil Ketua Komisi VII yang juga kader partai berlambang pohon beringin, Eni Maulani Saragih, karena diduga menerima suap terkait proyek PLTU Riau.

"Terkait hal itu kembali pada pribadi anggota parpol yang bersangkutan, karena sejauh yang saya ketahui tidak ada penugasan apapun dari parpol untuk berikan beban pada anggota untuk cari dana di luar ketentuan yang berlaku," ujar Bamsoet, sapaan Bambang, saat ditemui di Kompleks DPR/MPR, Jakarta Selatan, Senin (16/7).

Bamsoet mengklaim kasus yang menjerat Eni tak berkaitan dengan partai. Menurut dia, perbuatan itu murni dilakukan oleh Eni tanpa diperintah oleh parpol.

Bamsoet mengaku prihatin terhadap penangkapan Eni, karena DPR sedang berupaya memperbaiki citra sebagai lembaga yang dipercaya rakyat.

"Tentu sebagai pimpinan saya prihatin dan sedih karena lagi-lagi kita sedang membangun citra DPR ke arah yang lebih baik ini timbul masalah," ujarnya.

Bamsoet mengatakan partainya belum menjatuhkan sanksi apapun bagi Eni pasca ditangkap KPK. Sebab, pengurus Golkar masih sibuk mempersiapkan agenda jelang Pemilu serentak 2019 mendatang dan belum memperhatikan kasus tersebut.

Golkar Bantah Minta Eni Saragih Isi Kas Partai Lewat Korupsi

Politikus Golkar yang juga Ketua DPR Bambang Soesatyo menepis partainya menginstrukan kader partai menyumbang dana dengan segala cara. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Bamsoet menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat Eni kepada KPK untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Eni Maulani Saragih ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (13/7) pekan lalu.

KPK menetapkan Eni dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B. Kotjo, sebagai tersangka suap. Mereka berdua diduga main mata terkait proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau, yang termasuk dalam proyek 35 ribu Megawatt.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan Eni diduga kuat telah menerima uang dari Johanes Kotjo secara bertahap sebanyak empat kali dengan total mencapai Rp4,8 miliar. (ayp)

Let's block ads! (Why?)