Kelompok Pengkritik Kebijakan Israel Dilarang Mengajar

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Israel mengesahkan undang-undang kritik yang melarang kelompok-kelompok pengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah soal Palestina memasuki sekolah dan berbicara dengan para murid.

Dikutip dari thestar.com.my pada Selasa, 17 Juli 2018, dari total 120 kursi parlemen Israel atau Knesset, sebanyak 43 suara menyetujui undang-undang kritik ini dan 24 suara menentangnya.

Baca: PBB: 45 Sekolah Palestina Dimusnahkan Israel

Melalui pengesahan undang-undang ini, maka Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett, mendapatkan kekuasaan baru untuk memberikan perintah kepada sekolah-sekolah agar menutup pintu kepada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memberikan pengajaran kepada murid-murid.

"Siapa pun yang lari karena menyerang pasukan pertahanan Israel, tidak boleh masuk ke sekolah," kata Bennett, dalam sebuah pernyataan setelah disahkan Undang-undang tersebut.

Baca: Anak-anak Gaza Mulai Bersekolah

Keputusan parlemen Israel ini diprotes oleh Avner Gvaryahu, Direktur kelompok Breaking the Silence. Dia mengatakan undang-undang ini ditujukan untuk melemahkan kelompok-kelompok HAM dan pukulan terhadap nilai-nilai inti demokrasi seperti kebebasan berbicara dan bagian dari upaya pemerintah Israel untuk mendelegitimasi kelompok-kelompok hak asasi manusia dan LSM.

"Ini adalah upaya untuk membungkam dan menutupi apa yang terjadi dalam pendudukan sejumlah teritorial dalam 51 tahun terakhir," kata Gvaryahu.

Ram Cohen, Kepala Sekolah sebuah sekolah menengah di Tichonet di Tel Aviv, juga tak setuju dengan pengesahan undang-undang kritik tersebut. Cohen pernah menerima Breaking the Silence di sekolahnya pada tahun lalu dan berencana untuk mengundang kelompok itu lagi, kendati jika itu berarti melanggar hukum.

"Sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pendidik, adalah tugas saya untuk berdiri dan berkata - tidak lagi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merusak demokrasi. Saya tidak akan menjadi bagian dari itu. Saya tidak setuju dengan itu dan saya akan menolaknya," kata Cohen.

Amir Fuchs, Kepaa bidang program nilai-nilai demokrasi dari Lembaga Demokrasi Israel, mengatakan Undang-undang itu adalah bagian dari fenomena yang lebih luas di Israel yang mencoba mendiskreditkan kelompok sayap kiri.

"Pendidikan adalah tentang berpikir kritis. Ini tentang mendengar orang yang tidak Anda setujui. Dan inilah yang kami ingin ajarkan kepada anak-anak kami. Agar kami dapat mendidik kaum muda kami untuk menjadi demokratis, menjadi liberal, mereka harus mendengar sisi lain," kata Fuchs.

Israel menguasai hampir seluruh wilayah Palestina setelah menang dalam perang Timur Tengah pada 1967. Palestina yang terus berupaya merebut kembali wilayahnya dipaksa mengalami kekerasan selama bertahun-tahun.

Let's block ads! (Why?)