Kisah Total Football Indonesia Lawan Maladewa di SU PBB

Jakarta - Indonesia mengerahkan segala sumber daya saat berjuang merebut satu kursi untuk menjadi Anggota Tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Padahal ketika itu lawan Indonesia adalah Maladewa, sebuah negara kecil dengan luas 298 kilometer persegi dan penduduk 392.709 jiwa.

Di sidang Majelis Umum PBB, Indonesia harus melawan Maladewa dalam voting memperebutkan satu kursi untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan mewakili Asia Pasifik. Pemungutan suara diikuti oleh 190 negara dari total 193 anggota Majelis Umum PBB. Ada tiga negara tak hadir dalam pemungutan suara tersebut.

Untuk bisa terpilih, Indonesia atau pun Maladewa minimal harus mengumpulkan 2/3 suara (127 negara) dari anggota tetap PBB. Dalam voting yang digelar Jumat, 8 Juni 2018, ternyata Indonesia berhasil memperoleh dukungan dari 144 anggota.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan staf yang hadir saat voting pun menyambut suka cita kemenangan tersebut. Kepada tim Blak blakan detikcom, Retno mengaku sejak awal tak menganggap sepele Maladewa.

Menurut Retno, Maladewa menjadi asosiasi negara-negara kecil di dunia yang anggotanya 100 lebih. "Katakanlah demi solidaritas sesama negara kecil (dukung Maladewa) maka yang tersisa suaranya kurang dari 90 negara," kata dia saat Blak blakan detikcom yang tayang Kamis (26/7/2018).

Belum lagi, lanjut Retno, Maladewa juga menjadi anggota small island developing states. Semua kemungkinan calon pendukung Maladewa itu betul betul dipetakan oleh Menlu Retno dan tim.

"Betul betul kita harus petakan di antara negara negara ini mana yang ke Maladewa mana yang ke Indonesia," kata Retno.

Setelah memetakan kekuatan Maladewa, lobi-lobi juga gencar dilakukan. Kementerian Luar Negeri RI mendatangkan sejumlah diplomat seniornya ke New York. Beberapa duta besar yang punya jaringan di New York juga didatangkan untuk memperkuat tim.

Sehari menjelang voting, lobi kian diintensifkan. Semua negara anggota tetap PBB satu persatu didekati dengan cara menelepon langsung menteri luar negerinya.

"Untungnya hubungan saya dengan para menteri luar negeri sebagian besar, tidak semuanya sih, itu baik sekali. Karena kalau tidak kan harus melalui ajudan, harus melalui sekretaris maka akan lama. Jadi saya bisa langsung (telepon) jadi semuanya Alhamdulillah," kata Retno.

Indonesia akan efektif bekerja sebagai anggota tidak DK PBB mulai 1 Januari 2019, bersama empat negara lainnya yakni Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika. Kelima negara tersebut akan menempati posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020. Mereka menggantikan Swedia, Belanda, Etiopia, Bolivia dan Kazakhstan yang berakhir masa baktinya akhir tahun ini.

Jika dilihat ke belakang, Indonesia bukan pertama kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Tercatat sudah tiga kali Indonesia duduk di kursi yang sama, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan terakhir 2007-2008.

(erd/jat)

Let's block ads! (Why?)