MK Minta Pemohon Presidential Threshold Ajukan Argumen Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT).

Gugatan kali ini diajukan Muhammad Dandy, seorang mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat pasal tersebut. Kuasa hukum Dandy, Unoto Dwi Yulianto, menuturkan salah satu kerugian yang dialami kliennya adalah munculnya potensi calon tunggal dalam pilpres 2019.

Baca: Rizal Ramli Dukung Presidential Threshold 20 Persen Dicabut

Pasal 222 membatasi calon presiden maju karena harus didukung partai dengan perolehan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari hasil pemilihan nasional. "Sebagai pemilih tentu berhak mendapat alternatif dengan sebanyak-banyaknya calon presiden," kata dia di MK, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Dandy juga merasa dirugikan karena hasil pemilihan legislatif 2014 menentukan pilpres 2019. Padahal dia belum memiliki hak pilih pada lima tahun lalu. "Presidential threshold jelas merugikan dan mengebiri hak konsitusional karena dia tidak pernah memberikan mandat kepada parpol manapun," kata Unoto.

Menurut Unoto, hasil pemilu 2014 juga tak bisa digunakan lagi lima tahun berikutnya. Saat itu tak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa keputusan masyarakat akan berdampak pada pilpres 2019.

Baca: Penggugat Presidential Threshold di MK Bakal Bertambah

Partai politik hasil pemilu 2014 juga dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon. Jika Pasal 222 tetap berlaku, maka hak partai politik untuk mendapat perlakuan sama menjadi raib.

Unoto mengatakan gugatan yang diajukan kliennya berbeda dengan bahan uji materi yang sudah lebih dulu masuk ke MK. Pada Januari lalu bahkan ada satu putusan MK yang menolak uji materi pasal yang sama.

Namun majelis hakim berpendapat lain. Hakim Aswanto menilai tak ada argumen baru dalam gugatan tersebut. Ia mengatakan sudah membandingkan bahan keduanya, namun tak menemukan perbedaan. Tanpa perbedaan, MK tak bisa melanjutkan permohonan uji materi tersebut.

"Harapan kami saudara memiliki permohonan sehingga mahkamah tidak ragu untuk bergeser dari keputusan yang sebelumnya karena ada rasionalitas yang dibangun," kata dia. Aswanto menyarankan pemohon mengunggah permohonan sebelumnya dan membuat tabel perbedaan.

Baca: Eks Ketua KPU Sampai Mantan KPK Gugat Presidential Threshold

Let's block ads! (Why?)