Ombudsman: Ada Konflik Wali Kota dan Sekda, tapi Jangan ...

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Perwakikan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai, konflik antara Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Rayendra Sukarmadji seharusnya tak sampai membuat pelayanan publik terhenti.

Hasil temuan sementara Ombudsman, alasan penghentian layanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi pada Jumat 27 Juli 2018, dikarenakan konflik antarkeduanya dan sistem offline.

Ruddy sebelumnya melaporkan Rayendra ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik.

"Kenapa ada konflik antara wali kota dan sekda, tapi mereka (ASN) yang menghentikan pelayanan publik gitu. Ya kan sebetulnya aneh, ya itu terserah saja lah, Anda punya beda pilihan, tapi jangan menghentikan layanan publik, gitu saja," ucap Teguh, di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (31/07/2018).

Penghentian pelayanan itu mengakibatkan warga tidak dapat mengurus layanan seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan lainnya.

Menurut dia, penghentian pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi termasuk dalam pelanggaran maladministrasi secara terbuka.

"Ini maladministrasinya terbuka, bentuknya adalah kelalaian tidak memberikan pelayanan kepada publik. Itu sudah sebuah tindakan maladministrasi," ujar Teguh.

Dalam dua hari, lanjut Teguh, pihaknya akan memverifikasi data dan memanggil pihak-pihak yang dirasa bertanggung jawab pada kasus ini.

"Tim kami sekarang ini sedang bergerak untuk memastikan siapa dan apa yang menyebabkan penghentian pelayanan publik ini," ujar Teguh.

Sebelumnya, pada Jumat 27 Juli 2018 seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi tidak ada pelayanan publik. Pada Senin 30 Juli 2018, juga tidak ada pelayanan di mal pelayanan publik.

Let's block ads! (Why?)