Pemuda Muhammadiyah: Cari Partai Antikorupsi Seperti Cari Hantu

Jakarta - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan mencari partai yang punya komitmen pada pemberantasan korupsi masih jadi sesuatu yang utopis. Padahal pemberantasan korupsi semestinya berawal dari parpol.

"Karena mencari partai antikorupsi itu yang utopis, seperti mencari hantu. Tapi, terlepas dari itu, segala diskursus pesimisme, setidaknya kita mencari harapan," kata Dahnil dalam diskusi bertema 'Mencari Partai Antikorupsi' di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

"Sebenarnya hulu pemberantasan korupsi itu adalah parpol. Kenapa korupsi marak? Karena parpol kita jauh dari kata bersih," sambungnya.

Dahnil mengatakan sah saja masyarakat menagih komitmen parpol. Sebab, parpol punya peranan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"Bagi saya, ada kealpaan komitmen. Itulah yang hari ini kita tagih komitmen. Mau tidak mau produsen utama di negeri ini adalah parpol. Semua pemimpin itu bersentuhan dengan parpol, semua dimensi kehidupan kita bersentuhan dengan parpol," ujar dia.

Diskusi 'Mencari Partai Antikorupsi' di Pusat Dakwah Muhammadiyah (Peti/detikcom)

Di lokasi yang sama, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan parpol akan jadi sarang korupsi jika hanya berorientasi pada kekuasaan. Selain itu, Rofiq menilai saat ini tak ada ideologi yang benar-benar dipegang parpol dan kadernya.
"Saya sering menyebut parpol itu berkontribusi 75 persen untuk peluang korupsi. Kalau partai itu hanya dibentuk untuk meraih kekuasaan, saya bisa pastikan bakal jadi sarang koruptor. Jadi wajar kalau parpol jadi sasaran tembak," kata Rofiq.

Rofiq melihat pada masa Orde Baru, saat itu sedikit ditemui kader yang pindah-pindah partai. Sebab, tiap partai memiliki ciri khas atau ideologi sendiri.

Dia melihat pada saat ini pindah-pindah parpol sangat mudah ditemui. Menurutnya, kepindahan tersebut bermotif kekuasaan.

"Fenomena yang terjadi misalkan di Orba, kita pasti menerima sangat sulit. Misalkan kader Golkar pindah ke PDI, atau PDI ke PPP. Ada ideologi di situ, kerasa. Tapi hari ini politikus yang jempalitan nggak keruan. Ini pindah ke parpol. Ada kader PKS ke PDI. Semuanya adalah kekuasaan. Nggak ada ideologi, saya juga nggak percaya kalau ideologi itu diperjuangkan parpol," ujar dia.

Meski demikian, Rofiq yakin, saat demokrasi Indonesia sudah matang, masyarakat akan satu suara untuk melawan korupsi. Dan bila ada parpol atau kadernya yang melakukan korupsi, masyarakat akan ikut memberi sanksi sosial.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Gerindra Andi R Wijaya. Andi melihat hilangnya ideologi dari parpol membuat munculnya gejala deparpolisasi. Selain kader yang pindah-pindah parpol, muncul fenomena lain, yaitu transfer caleg.

"Bahwa kecenderungan deparpolisasi, nggak mikirin ideologi, yang penting duduk. Makanya ada transfer pemain. Menurut saya, salah satu faktor yang mendorong perilaku koruptif," ujar Andi.

Melihat perilaku koruptif yang ada, Andi takut parpol tak dapat lagi menjalankan lagi fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan membuat undang-undang. Sebab, yang ada di benak parpol dan kadernya hanya soal proyek.

"Nanti partai sudah nggak ada gunanya. Fenomena yang lain, anggota DPRD atau DPR itu yang dipikir konstituen-proyek. Reses yang dulunya tiga jadi lima. Program-program legislatif terbengkalai. Legislatif tidak urgen bisa lama pembahasannya. Kalau ini mendesak, itu sebulan-dua bulan juga selesai. Orientasi mereka adalah orientasi yang pragmatis," paparnya.

Dalam diskusi ini juga turut hadir anggota PAN Izzul Muslimin, Wasekjen NasDem Siar A Siagian, dan anggota Perindo Virgo Sulianto Gohardi.
(jbr/imk)

Let's block ads! (Why?)