TM Mangunsong dan Tiga Ketua Peradi RBA Desak KPK Usut Aktor ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) RBA Cabang Jakarta Pusat TM Mangunsong, Ketua Peradi RBA Cabang Jakarta Barat Berry Sidabutar, Ketua Peradi RBA Cabang Jakarta Utara Gerits de Fretes dan Ketua Peradi RBA Cabang Jakarta Selatan Halomoan Sianturi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap aktor selain Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

ES ditangkap KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/7/2018).

“Banyak kasus suap yang melibatkan oknum anggota DPR dilakukan secara berjamaah. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya legislatif berfungsi melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, malah cawe-cawe mengatur proyek untuk mendapatkan fee. Untuk itulah KPK harus membongkar tuntas semua pihak yang bermain dalam kasus ini, dan menangkap aktor-aktor selain ES, lalu menyeret semuanya ke pengadilan dengan tuntutan hukuman maksimal," ujar TM Mangunsong yang diamini ketiga pengacara lainnya tersebut dalam rilis mereka, Minggu (15/7/2018).

Mangunsong kemudian merujuk contoh kasus suap yang melibatkan oknum-oknum anggota DPR yang dilakukan secara berjamaah, antara lain kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom, dan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“Sayangnya, KPK tidak pernah tuntas dalam menyisir semua pelaku penerima suap, dan tidak menuntutnya dengan hukuman maksimal. Inilah salah satu faktor yang membuat KPK gagal menciptakan detterent effect danshock therapy,” jelas Mangunsong yang juga Managng Martner TM Mangunsong Law Firm & Partner ini.

Banyaknya oknum anggota DPR yang terjerat korupsi, tegas Mangunsong, menjadi bukti KPK gagal menciptakandetterent effect (efek jera) bagi koruptor itu sendiri dan shock therapy (terapi kejut) bagi calon koruptor.

Atau juga perilaku koruptif sebagian elemen bangsa ini yang sudah ibarat penyakit akut yang sangat sulit diobati atau bahkan mungkin tidak bisa diobati.

"Mengapa OTT-OTT yang sudah begitu banyak dilakukan KPK belum juga mampu menciptakan detterent effect dan shock therapy? Inilah tantangan yang harus kita pikirkan bersama,” paparnya.

Kasus suap yang banyak melibatkan oknum anggota DPR, timpal Berry Sidabutar, juga membuktikan kuatnya pengaruh kekuasaan yang dimiliki legislatif, yang kemudian dengan mudah diperdangangkan dan disalahgunakan karena tidak ada kontrol terhadap DPR.

“Kalau eksekutif dikontrol legislatif, lalu siapa yang mengontrol legislatif? Di sinilah kekuasaan itu kemudian disalahgunakan. Pengaruh itu pun diperdagangkan,” jelasnya sambil mengutip teori Lord Acton (1834-1902), "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan absolut pula kecenderungan korupnya).

Let's block ads! (Why?)