Arab Saudi Kecam Keras Laporan Pakar HAM PBB Soal Konflik ...

Riyadh - Koalisi pimpinan Arab Saudi mengecam keras laporan pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut operasi militer di Yaman mengarah ke kejahatan perang. Koalisi Saudi menyebut laporan itu tidak akurat.

Laporan pakar HAM PBB yang dirilis pada Selasa (28/8) waktu setempat itu, menyebut gempuran yang dilancarkan Saudi dan koalisinya di wilayah Yaman telah memicu banyak korban sipil. Hal ini memicu kekhawatiran soal proses koalisi Saudi dalam menentukan target serangan.

Situasi semakin parah dengan adanya pembatasan besar-besaran di pelabuhan Laut Merah dan Bandara Sanaa, yang membuat warga sipil Yaman kesulitan mendapat suplai kebutuhan vital.

Pakar HAM PBB juga menyebut pemberontak Houthi bersalah atas kejahatan perang, dengan menuding mereka membatasi akses bagi bantuan kemanusiaan dan memberlakukan wajib militer bagi anak-anak di Yaman.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (30/8/2018), koalisi Saudi memberikan reaksi keras terhadap laporan pakar HAM PBB itu. Koalisi Saudi menyebut laporan itu tidak akurat dan berat sebelah.

"Laporan itu menggunakan sejumlah metodologi dengan keyakinan yang salah dan keliru dalam memahami fakta-fakta dalam konflik...mengabaikan penyebab sesungguhnya dalam konflik yang adalah kudeta milisi Houthi yang didukung Iran terhadap pemerintahan sah di Yaman," demikian pernyataan resmi koalisi Saudi seperti dirilis kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

Ditekankan koalisi Saudi bahwa mereka akan merilis 'respons hukum yang menyeluruh dan detail' di kemudian waktu. Dalam pernyataannya, koalisi Saudi menolak penilaian pakar HAM PBB soal mereka tidak mau bekerja sama atau tidak memberikan informasi kepada panel pakar HAM PBB.

Sejak tahun 2015, Saudi memimpin koalisi negara-negara Arab dalam melawan Houthi yang kini menguasai Sanaa. Koalisi yang didukung Barat itu, mengupayakan kembalinya pemerintahan sah Yaman yang dipimpin Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dan didukung internasional.

Laporan pakar HAM PBB itu merupakan hasil dari penyelidikan pertama PBB soal dugaan kejahatan perang di Yaman, meskipun sejumlah organisasi HAM internasional sudah sejak lama merilis laporan serupa. Laporan ini dirilis menjelang pertemuan pemerintahan Presiden Hadi dengan Houthi di Jenewa, Swiss yang dijadwalkan pada 6 September mendatang.

PBB menyatakan Yaman sedang menghadapi krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia, dengan jutaan orang terancam kelaparan jika perang yang terus berlanjut mengganggu suplai bantuan kemanusiaan. Konflik Yaman yang pecah sejak tahun 2015 itu masih berlanjut hingga kini.

Para pakar HAM PBB dalam laporannya menyatakan tidak menyelidiki Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang menyuplai persenjataan dan bantuan intelijen ke koalisi Saudi, juga tidak menyelidiki dukungan Iran untuk Houthi. Namun mereka menyerukan semua negara untuk membatasi penjualan senjata demi membantu mengakhiri konflik.

(nvc/ita)

Let's block ads! (Why?)