Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya, Polisi Antisipasi Bentrok

VIVA – Kepolisian menyiapkan langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya gesekan saat acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu 26 Agustus 2018. Antisipasi dilakukan karena ada kelompok lain yang menolak digelarnya acara tersebut.

"Kalau mereka tetap menggelar, silakan saja, itu hak mereka. Konstitusi sudah mengatur, STTP (surat tanda terima pemberitahuan) sudah kami terima. Kalau kita tidak teruskan STTP itu karena ada alasan tertentu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera saat dihubungi VIVA, Sabtu, 25 Agustus 2018.

Hal yang perlu ditegaskan, lanjut Barung, polisi tidak pernah melarang Deklarasi 2019 Ganti Presiden digelar di Tugu Pahlawan Surabaya. "Tapi Kepolisian tentunya akan mengambil tindakan-tindakan, salah satunya tindakan preventif agar kedua belah pihak tidak bentrok. Kalau sudah bentrok, kami bubarkan," ujarnya.

Beberapa kelompok melontarkan penolakan terhadap Deklarasi Ganti Presiden itu. Di antaranya sekelompok pemuda mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur atau APPJ. Mereka menyampaikan penolakan dalam aksi yang digelar di halaman Markas Polda Jatim, Surabaya, Jumat, 24 Agustus 2018.

"Kami meminta kepada Bapak Kapolda Jatim untuk menindak tegas dan membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden demi kerukunan dan kondusifitas wilayah Jawa Timur," kata koordinator lapangan aksi APPJ, Mohammad Khoiron, dalam orasinya.

Lihat Juga

Berpotensi Panas

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Surabaya bernada sama. Kendati tidak menolak tegas, PKB menilai Deklarasi Ganti Presiden itu berpotensi membuat panas situasi di Kota Pahlawan, setelah mulai normal usai peristiwa bom bunuh diri beberapa waktu lalu. "Itu jelas melanggar," kata Ketua PKB Surabaya, Musyafak Rouf.

Menurut mantan Ketua DPRD Surabaya itu, pergantian presiden sudah diatur dalam undang-undang melalui mekanisme pemilihan umum. "Sudah diatur kalau mau ganti presiden melalui mekanisme pemilu, bukan model jalanan. Kalau menyelesaikan persoalan dengan model jalanan, nanti terjadi chaos," ujar Musyafak.

Terpisah, juru bicara Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya, Tjetjep M Yasin, mengatakan acara itu tetap digelar kendati tidak mengantongi izin dari Kepolisian. Sekira seribu orang akan hadir. Sejumlah tokoh nasional akan datang, di antaranya Neno Warisman dan Ahmad Dhani. "Kami sudah memberitahu ke Kepolisian, tidak perlu izin," ujarnya. (ren)

Let's block ads! (Why?)