Evaluasi Pilkada 2018, Komnas HAM Temukan Konflik Berlatar SARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menuturkan, pihaknya masih menemukan konflik yang dilaterbelakangi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pilkada 2018.

Hal tersebut diungkapkan Munafrizal dalam Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta,Senin (6/8/2018).

“Dalam Pilkada kemarin masih terdapat konflik di beberapa daerah, karena perbedaan pilihan yang dilatarbelakangi agama dan etnis (SARA),” ujar Munafrizal melalui siara pers.

Ia menjelaskan, Komnas HAM memantau penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku.

Menurut Munafrizal, konflik yang dilatarbelakangi praktik diskriminasi SARA tidak begitu memengaruhi proses dan hasil Pilkada.

“Tercermin dalam pantauan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Meskipun secara khusus di Sumatera Utara beredar spanduk yang melarang orang memilih pemimpin yang memiliki keyakinan berbeda,” ujar Munafrizal.

Lebih lanjut, kata Munafrizal, pihaknya meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, Kemendagri serta Polri untuk memetakan daerah rawan konflik guna mencegah potensi konflik berlatar SARA dalam Pileg dan Pilpres 2019.

“Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Komnas HAM RI dalam penindakan praktik pemilihan dengan SARA, serta mendorong kerja sama dengan Kementerian Menpan/RB dalam penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kalimantan Timur,” kata dia.

Komnas HAM, kata Munafrizal, juga memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang telah bertanggungjawab mengamankan Pilkada Serentak 2018 berjalan lancar dan damai.

“Bidang kemanan terutama Polri dan pihak-pihak lainnya, baik petugas TPS, pemerintah daerah dan elemen lainnya yang turut menjaga iklim kondusifitas selama penyelenggaran pilkada serentak 2018 sehingga tidak banyak terjadi kekerasan,” kata dia.

Kompas TV PDI-P juga menegaskan proses demokrasi di pemilu harus jauh dari sentimen SARA, ujaran kebencian, dan berita bohong.

Let's block ads! (Why?)