Habiburokhman: Andi Arief Bukan Diancam Partai Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menyebut ancaman intimidasi terhadap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief bukan datang dari empat partai koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kalau soal ancaman, clear saya sudah cek, tidak dari kubu empat partai tersebut, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, tidak dari situ. Kita nggak tahu dari mana," kata Habiburokhman saat menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2018).

Ia juga menampik, ancaman itu datang dari ormas.

"Nggak ada, Andi Arief nggak ceritakan ke saya. Yang jelas saya cek keempat partai tersebut, tidak ada sama sekali ancaman kepada Pak Andi Arief," ujarnya.

Habiburokhman berharap, publik tidak membuat persepsi soal kemungkinan ancaman tersebut datang dari partai koalisi.

Terlepas dari hal itu, ia mengatakan, bukan menjadi tugas dirinya maupun partai koalisi untuk menjamin keselamatan Andi.

Sebelumnya, Andi Arief mengaku dirinya mendengar kabar soal ancaman intimidasi dari salah satu elit partai politik kepadanya.

"Terhadap isu yang saya terima tadi malam bahwa salah satu ketua DPD partai politik di Jakarta yang mengorder etnis tertentu untuk mengintimidasi saya, tentu saya khawatir," kata Andi kepada awak media, Jumat (24/8/2018).

Meski demikian, Andi membantah ancaman itu menjadi alasan dirinya tak penuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai saksi dalam kasus dugaan mahar politik yang disebut-sebut diberikan bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS.

"Nggak ada hubungannya dengan ancaman," katanya kepada Kompas.com.

Sebelumnya, Andi Arief membuat pernyataan di Twitter yang menuai kehebohan publik, Rabu

8/8/2018) malam.

Saat itu, ia menyebut Prabowo Subianto merupakan seorang "jenderal kardus".

Sebutan itu dilontarkan Andi lantaran ia menuding Prabowo akan menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres karena Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memberikan uang Rp 500 miliar masing-masing untuk dua partai koalisi Gerindra, yakni PAN dan PKS.

Andi mengaku diperintah partainya untuk bicara mengenai dugaan mahar tersebut.

"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai bicara ini," kata Andi dalam acara sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/8/2018) malam.

Bahkan, menurut dia, keputusan Demokrat untuk mengungkap soal dugaan mahar ini diambil dalam rapat resmi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (8/8/2018) malam.

"Hasil rapat menyatakan kami kemukakan saja ke publik problem sebenarnya," kata dia.

Andi mengaku tidak takut jika pernyataannya di Twitter berujung pada konsekuensi hukum.

Buntut dari pernyataan Andi, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan dugaan kasus mahar politik yang dilakukan bakal cawapres Sandiaga Uno ke Bawaslu, Selasa (14/8/2018).

Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil tiga orang saksi untuk dimintai keterangan, salah satunya Andi Arief.

Namun, ia mangkir dari panggilan pertama, Senin (20/8/2018, dan panggilan kedua, Selasa (21/8/2018). Hingga panggilan Bawaslu yang ketiga, Jumat (24/8/2018), Andi tak juga hadir.

Sementara itu, Sandiaga membantah dirinya memberikan sejumlah dana kepada dua parpol pendukungnya.

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu kembali memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief sebagai saksi kasus dugaan mahar Rp 500 miliar.

Let's block ads! (Why?)