Kapolri Tito: Kepemimpinan Jokowi Terasa Nyata di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian memuji pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam memberikan perhatian kepada daerah Papua.

Tito mengatakan permasalahan utama di Papua ialah ekonomi. Namun, menurutnya, pembangunan Papua di era Presiden Jokowi terasa nyata dan menyentuh hingga ke wilayah pegunungan yang belum banyak tersentuh sejak era Orde Baru.

"Di masa Orde Baru belum banyak tersentuh di gunung-gunung, baru saya melihat selaku Kapolda Papua 2012 sampai dengan sekarang, baru kepemimpinan Presiden Jokowi yang riil di gunung, terasa," kata Tito di Ruang Rapat Utama Markas Besar (Rupatama Mabes) Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/8).

Dia mencontohkan pembangunan Jalan Trans Papua, perbaikan Bandara Wamena, penyamaan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga pembangunan pabrik semen Maruni di Manokwari yang membuat harga semen di Papua mengalami penurunan secara drastis.

"Masuknya perusahaan semen di Manokwari bisa cover semua wilayah, sehingga harga semen yang dulu harganya Rp1,5 juta, sekarang sama dengan yang lain-lain bahkan lebih," ujarnya.

Selain itu, jenderal bintang empat itu mengaku polisi akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap kelompok yang melakukan tindak kriminal. Menurutnya, sejumlah anggota Polri dan TNI telah menjadi korban dari kelompok yang belum puas terhadap pembangunan di Papua.

"Selain masyarakat korban, polisi juga banyak jadi korban beberapa hari yang lalu juga rekan-rekan anggota TNI gugur. Ini kami tetap berusaha mengejar pertumbuhan ekonomi. Saya tidak melihat itu adalah masalah perbedaaan ras, tidak," ucap Tito.

Sementara itu, Kapolda Papua yang baru, Inspektur Jenderal Martuani Sormin, mengaku siap menjalankan sejumlah arahan Tito. Dia menyatakan akan langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua.

"Harapan saya, dengan hadirnya saya di Papua bisa membawa suasana yang semakin kondusif sebagaimana arahan dan petunjuk dari Kapolri. Harus turun bersama masyarakat," ucap dia.

Sementara itu, mantan komisioner Komnas HAM asal Papua Natalius Pigai mengkritik pemerintahan Jokowi soal Papua. Menurut Pigai, Jokowi hanya membangun satu ruas jalan yakni Wamena-Nduga. Sedangkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru membangun 11 ruas jalan.

"Kita perlu memberi gambaran tentang kebenaran secara tegas dan jelas supaya rakyat mengerti dan memahami mengisi kemerdekaan melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antar wilayah yang dilakukan pemerintah di Papua," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya.

Kata Pigai, selama ini pemerintah pusat tidak pernah memiliki rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua selama 2015-2019.

"Apa yang dilakukan pemerintah pusat itu hanya peningkatan jalan dan jembatan sebagaimana lazimnya melalui proyek-proyek rutin APBN yang jika dihitung angkanya lebih rendah dari pada provinsi-provinsi lainnya," katanya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga belum pernah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di Papua. Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya, ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua.

(ugo)

Let's block ads! (Why?)