Tim Resolusi Konflik PT LAJ dan Wanamukti Wisesa Dibentuk, Ini ...

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Heri Prihartono

TRIBUNJAMBI.COM, TEBO - Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Djohan Utama Perbatasari mewakili Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meluncurkan pembentukan tim resolusi konflik PT LAJ dan PT Wanamukti Wisesa di Room Aston Hotel Jambi, Senin pagi (20/8).

Dirjen PHPL memberikan SK kepada tim resolusi konflik yang baru saja dibentuk di mana tim ini terdiri dari gabungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Djohan menyampaikan bahwa konflik sosial dalam pemanfaatan hasil hutan telah menjadi fenomena umum yang dapat mengganggu, untuk penyelesaian konflik perlu kerja sama antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat, perlu resolusi konflik dan wajib dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPH-HK) dalam hutan produksi, pembentukan resolusi konflik ini merupakan tindak lanjut dari pemetaan konflik yang dilakukan oleh PT LAJ dan PT Wanamukti Wisesa.

"Tim resolusi konflik ini gabungan pemerintah provinsi dan daerah. Setelah peluncuran, diharapkan tim resolusi konflik ini dapat dilaksanakan dan dapat tercapai targetnya dan hasil kerja tim ini mendapatkan apa yang menjadi skala prioritas dan bagaimana cara menyelesaikannya dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi tim," kata Djohan Utama Perbatasari.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir Erizal mengatakan konflik lahan menjadi fenomena semua perusahaan di Indonesia, kepada pemegang IUPH-HK harus mencari solusi karena resolusi konflik ini dibentuk bertujuan untuk mengetahui peta konflik.

Bupati Tebo Sukandar yang diwakili Kadis Dukcapil Tebo Prayitno mengatakan bahwa selama ini sudah ada peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik dan pencegahan. Izin PT LAJ dari tahun 2010.

Pada penanganan konflik sosial ini kata Prayitno, Bupati Tebo sudah membentuk tim terpadu dengan membuat peraturan. Pemda sudah melakukan beberapa kegiatan seperti negosiasi, mediasi dengan kelompok masyarakat yang mengadukan konflik dengan PT LAJ dan penyelesaiannya dengan cara FGD.

"Dari Pemda inginkan proses musyawarah mufakat dengan tidak saling merugikan, makanya dengan pembentukan tim Resolusi ini Pemda mendukung. Saran dari Pemda, kami sepakat dan mendukung dilakukannya pemetaan lokasi konflik karena ini bisa menjadi bahan resolusi konflik," kata Prayitno.

Prayitno pun berharap agar pemetaan lokasi konflik ini dengan tingkat yang mendetail atau pertapak sehingga dapat memberikan akurasi data sehingga tidak berdasarkan klaim - klaim saja, detail kasus per kasus.

"Buat pola mitra dengan petani yang mau mengembangkan usaha, komunikasi sosial dengan semua pihak," pungkas Prayitno.

Let's block ads! (Why?)