Badan PBB Mulai Beroperasi di Wilayah Muslim Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- PBB mulai melaksanakan tugas di negara bagian Rakhine setelah untuk kali pertama mendapat izin dari pemerintah Myanmar sejak pengungsian 700 ribu Muslim Rohingya tahun lalu.

Petugas dari UNHCR dan UNDP akhirnya diberi izin memasuki Rakhine utara pada Jumat (7/9) dan mereka memulai tugas untuk menilai kondisi setempat pada Rabu (12/9).

"Team ini sudah ada di lokasi dan mulai melaksanakan penilaian awal hari ini," ujar juru bicara UNHCR Aoife McDonnel kepada AFP.

Langkah pertama dari "upaya membangun rasa saling percaya" akan dilakukan selama dua minggu dan meliputi 23 desa dan tiga daerah kantung.

McDonnel mengharapkan "langkah awal dan terbatas dari sisi akses ini akan diperluas secara cepat agar bisa meliputi seluruh wilayah" seperti diatur dalam kesepakatan.

PBB menunggu izin masuk ke pusat "operasi pembersihan" militer terhadap warga minoritas Rohingya sejak Juni ketika badan-badan urusan pengungsi dan pembangunannya menandatangani kesepakatan dengan pemerintah myanmar.

Tugas PBB di negara bagian ini sangat sensitif karena wilayah itu dilanda masalah perpecahan etnis dan kebencian agama, sementara komunitas Buddha setempat dituduh membantu militer mengusir warga Muslim Rohingya.

Badan PBB Mulai Beroperasi di Wilayah Muslim Rohingya

Muslim Rohingya menjadi sasaran opersi militer Myanmar yang dikecam oleh dunia internasional karend diduga merupakan genosida. (Handout via REUTERS)

Banyak warga Rakhine menuduh organisasi bantuan internasional, termasuk PBB, lebih membela Muslim Rohingya sehingga badan-badan bantuan mendapat akses terbatas ke provinsi itu.

Tugas PBB semakin rumit karena badan HAM PBB diperkirakan akan kembali mengecam mengenakan keras Myanmar dalam laporan rinci penyelidikan atas dugaan kekejaman terhadap warga Rohingya yang akan diterbitkan dalam beberapa hari ke depan.

Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan dipandang luas sebagai imigran gelap oleh mayoritas warga Myanmar sehingga upaya pemulangan mereka yang mengungsi ke Bangladesh menjadi rumit.

Operasi oleh militer Myanmar pada Agustus tahun lalu membuat ratusan ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Para pengungsi mengadukan perlakuan buruk seperti pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran dan penyiksaan oleh militer dan juga ditekan oleh kelompok warga Rakhine.

Wilayah utara Rakhine ditutup sejak saat itu, wartawan dan pengamat hanya diizinkan berkunjung secara singkat dan dikawal oleh pemerintah.

Pengerahan dua badan PBB ini terjadi ketika Myanmar menghadapi berbagai tuntutan agar bertanggung jawab atas perlakuan terhadap Muslim Rohingya.

Laporan PBB yang diterbitkan dua minggu lalu meminta agar kepala senior militer Jenderal Min Aung Hlaing dan lima jenderal lain diadili dengan tuduhan kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permintaan itu diikuti dengan keputusan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) bahwa lembaga ini memiliki jurisdiksi untuk melakukan penyelidikan atas "deportasi" warga Rohingya karena merupakan kejahatan lintas negara.

Myanmar tidak menandatangani perjanjian yang mendasari pembentukan ICC dan menolak mengakui pengadilan itu.

Langkah ICC ini berpotensi berakhir dengan penyelidikan lebih luas dan pengadilan.

Mnyanmar akan kembali menjadi perhatian dalam Sidang Umum PBB awal Oktober mendatang, meski pemimpin sipil negara itu Aung San Suu Kyi tidak akan hadir.

Reputasi Suu Kyi, yang pernah dianggap sebagai ikon pro-demokrasi dan hak asasi manusia, tercoreng karena tidak membela warga minoritas Muslim di negaranya.

Myanmar menyangkal keras hampir semua tuduhan kekejaman dan membenarkan langkah itu sebagai alat sah untuk menghancurkan militan Rohingya. (yns)