Bahas Penyelesaian Konflik Antar Nelayan, Meranti Perlu ...

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Guruh Budi Wibowo

TRIBUNMERANTI.COM, SELATPANJANG - Konflik nelayan yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau.

Bersama DKP Provinsi Riau, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti turut membahas rapat penyelesaian konflik nelayan antar 3 provinsi di Kantor Gubernur Provinsi Riau, Kamis (20/9/2018).

"Dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Sumut, Jambi dan Kepri. Tidak hanya itu, rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Polda Riau, Lanal Dumai, PSDKP hingga HNSI sejumlah daerah," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Anwar Zainal saat dikonfirmasi melalui selulernya.

Baca: HASIL China Open 2018: Setelah Lin Dan, Anthony Ginting Sukses Kandaskan Peringkat Pertama Dunia

Anwar Zainal meminta, Provinsi Riau bisa meningkatkan pengawasan alat tangkap nelayan.

Pasca kewenangan pengawasan diambil alih provinsi, kabupaten tak bisa lagi melakukan pengawasan alat tangkap nelayan.

"Padahal alat tangkap merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik antar nelayan," ujarnya.

Menurutnya, konflik tidak hanya bisa terjadi antar nelayan dalam satu daerah saja, melainkan bisa terjadi dengan nelayan dari daerah lain.

Baca: Susunan Pemain Timnas U-16 Indonesia vs Iran di Piala Asia U-16 2018, Pukul 18.30 WIB

Apalagi wilayah perairan Riau berbatasan dengan Sumut, Jambi dan Kepri.

"Bisa saja nelayan meranti konflik dengan nelayan lain beroperasi di daerah lain atau sebaliknya. Sedangkan daya dukung kelautan sudah menurun, akhirnya terjadi konflik. Ini yang harus dicegah," ujarnya. (*)

Let's block ads! (Why?)