HEADLINE: Hoaks Merajalela Jelang Pilpres 2019, Siapa ...

Sebuah situs bernada hoaks dan kampanye negatif yang tertuju pada cawapres Sandiaga Salahuddin Uno membuat geger sejak Selasa 25 September 2018 pagi. Kian 'sip' dengan bumbu gosip asmara terlarang.

Sejatinya, itu bukan barang baru. Rumor yang sama pernah diembuskan pada 2017 lalu.

Polisi pun segera bertindak, dengan menyelidiki siapa dalang di balik kemunculan situs yang menyudutkan Sandiaga. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo.

Sebelumnya, Polri sudah menyatakan komitmen akan menindak tegas penyebar kampanye hitam dan hoaks. Kini, kasus itu ditangani Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya.

Entah, siapa dalang dari kemunculan laman tersebut. Padahal, peserta Pemilu 2019, termasuk peserta Pilpres sendiri telah menyatakan komitmennya untuk tidak menggunakan kampanye hitam dan hoaks dalam mengambil hati pemilih.

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beberapa waktu lalu, melarang partai politik pengusung, pendukung, relawan dan masyarakat, berpolitik uang dan menyebarkan berita hoaks.

"Bagi kita, tim kita tidak boleh ada hoaks, tidak boleh ada money politics, tidak boleh ada isu SARA, karena itu kita harus menjaga kekompakan, keutuhan, kita boleh ingin menang tapi tidak boleh mengorbankan keutuhan bangsa," kata Ma'ruf Amin di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu 23 September 2018.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Grace Natalie pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, pihaknya akan merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan aparat untuk menangkal kampanye hitam dan hoaks.

"Kami akan edukasi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada hoaks dan mengecek kebenaran sebuah berita. Yang lebih penting sebenarnya penegakan hukum," ujar Grace yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Liputan6.com, Selasa 25 September 2018.

Suasana kemeriahan saat pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). Pawai dimulai dari Monas kemudian melintasi Jalan Medan Merdeka Barat dan kembali ke Monas. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sandiaga Uno juga mengeluarkan imbauan yang sama. Dia bahkan akan melaporkan pendukungnya ke pihak berwajib jika ketahuan menyebarkan kampanye hitam dan hoaks.

"Kami tindak tegas kalau untuk pendukung-pendukung kami. Bahkan kami akan laporkan pendukung-pendukung kami langsung ke pihak yang berwajib. Jadi kami tidak ingin ada toleransi sedikit pun terhadap kampanye yang bernuansa hoaks," kata Sandiaga di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu lalu.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan, partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga Uno akan membuat tim untuk menyisir kampanye hitam dan hoaks. Namun, dia tetap mengharap tindakan tegas dari Bawaslu, KPU, dan Kepolisian.

"Tentu (ada tim). Tapi yang paling penting KPU, Bawaslu, dan Kepolisian proaktif mengusut hal tersebut," ujar Pipin Sopian kepada Liputan6.com.

KPU sendiri mengaku punya kewenangan terbatas terkait pencegahan kampanye hitam dan hoaks di Pilpres 2019. Oleh karena itu, KPU merangkul Bawaslu dan Kepolisian.

"Kalau KPU kewenangannya memang terbatas dalam hal ini. Tapi kami tetap berupaya membatasinya dengan mewajibkan peserta pemilu melaporkan akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye," tutur Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa 25 September 2018.

Let's block ads! (Why?)