Inilah Beberapa Potensi Konflik Pemilu di Wilayah Hukum ...

Laporan wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Polres Pangkalpinang dalam hal kesiapan pengamanan jelang pemilu 2019, telah menyusun pemetaan potensi konflik di wilayah hukum Pangkalpinang.

Kabag Ops Polres Pangkalpinang, Kompol Sahbaini mengatakan, pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) mendatang secara bersamaan, dikhawatirkan dapat memicu potensi konflik politik.

Pihaknya juga mencatat konflik dualisme parpol juga dapat menjadi pemicu.

Kemudian, Sahbaini menjelaskan hal yang dapat memicu timbulnya konflik dari segi ekonomi, yaitu pro kontra aktivitas pertambangan apung di perairan tanjung bunga, sanfur, batu belubang dan tanjung gunung.

Selain itu pro kontra aktivitas perusahaan batu spilt di bukit manunggal, yang menyebabkan rumah warga retak.

Ia menambahkan, pemindahan dua orang Napiter dari rutan salemba Jakarta ke Lapas kelas II A Pangkalpinang, juga dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik dalam segi keamanan negara.

Keberadaan kelompok intoleran radikal juga diwanti-wanti dapat sebabkan perpecahan dalam masyarakat.

Selain itu, adanya pro kontra pembangunan mushola disalah satu cluster perumahan tanjung bunga, yang akan dibangun di atas lahan taman bermain. Pasalnya di perumahan itu juga sudah dibangun tempat ibadah umat muslim tersebut.

"kita berharap Pangkalpinang dalam pelaksanaan pemilu daat berjalan secara kondusif dan tidak terjadi ancaman potensi konflik tersebut." ujar Kompol Sahbaini dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres, Jumat (21/9/2018).

Ia berharap agar hambatan tersebut dapat dicegah pada saat jelang pemilu 2019. Pihaknya pun sudah siap menurunkan personil guna melakukan pengamanan.

Yakni pada tiap tahapan-tahapan pemilu, dikerahkan jumlah kekuatan personil yang berbeda-beda. Dimana personil Polres Pangkalpinang, akan melaksanakan Operasi Mantap Brata 2019 selama 296 hari jelang pemilihan umum.(*)

Let's block ads! (Why?)