Jokowi: Ekspor dan investasi akan Kuatkan Ekonomi Kita

Nilai tukar rupiah terus merosot pada awal September ini. Mengutip data Bloomberg, Selasa sore 4 September 2018. Rupiah berada di kisaran 14.935 per dolar AS (USD).

Agar tidak semakin memburuk, pemerintah disarankan untuk memperkuat sektor ekspor agar nilai tukar rupiah tidak terus melemah di tengah keperkasaan mata uang Negeri Paman Sam.

Meski begitu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menilai, kondisi saat ini masih jauh lebih baik dibanding masa krisis 1998. Sebab, menurut dia, sektor perbankan dalam negeri kini masih kuat.

"Dulu problemnya dipicu oleh sektor perbankan sekarang perbankan kita jauh lebih kuat dan sehat. Sekarang problemnya dari global," ungkap dia kepada Liputan6.com, Selasa (4/9/2018).

Sebagai informasi, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada saat krisis moneter 20 tahun silam sempat berada pada kisaran 16.500.

Dia lantas coba mengkaji mengapa rupiah terus membumbung tinggi hingga hari ini. Haryadi menilai, hal ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama lantaran beberapa faktor, antara lain komponen impor yang tinggi, beban fiskal yang terus bertambah, serta beban luar negeri yang juga besar.

Hariyadi pun memberikan beberapa saran untuk menanggulangi hal ini. "Yang perlu dilakukan, salah satunya all out ekspor di sektor perikanan. (Menteri Kelautan dan Perikanan) harus mau ubah kebijakan, khususnya untuk bisa ekspor ikan hias," ujar dia.

Di samping itu, dia juga menyarankan regulasi ekspor batubara harus dipermudah, serta mengimbau agar restitusi pajak jangan dipersulit lantaran itu merupakan modal kerja eksportir.

"Saat ini mengurus restitusi pajak bisa lebih dari 3 bulan bahkan setahun. Perusahaan eksportir yang mengajukan restitusi harus diperiksa laporan pajaknya, yang terkadang malah membuat mereka mengalami temuan yang menyebabkan pengenaan pajak lainnya. Sehingga itu membuat eksportir jadi enggan mengurus restitusi pajak yang seharusnya menjadi hak mereka," tutur dia.

Hal lain yang perlu segera diinisiasi, lanjutnya, antara lain melakukan subtitusi impor, percepatan kebijakan Biodiesel 20 Persen (B20), memberikan insentif dan kemudahan untuk sektor industri yang produknya dipersiapkan mengganti barang impor, serta imbauan agar penambahan tarif pajak penghasilan (PPh) jangan membatasi bahan baku, barang modal, dan minuman beralkohol untuk konsumsi turis.

"Proyek infrastruktur yang belum mendesak diperlukan dan akan menjadi beban baru juga harusnya segera ditunda. Contohnya, kereta cepat Jakarta-Bandung," pungkas Hariyadi.

Let's block ads! (Why?)