MUI: Perang Tagar soal Ganti Presiden Bisa Timbulkan Konflik

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kelompok yang mengampanyekan #2019GantiPresiden maupun #Jokowi2Periode menahan diri menjelang pemilihan presiden 2019. Meskipun perang tagar tak melanggar aturan, namun MUI meminta untuk tak dilakukan lantaran berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas dapat berpotensi menimbulkan konflik," kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan pers, di Jakarta, Senin (3/9).

"Sehingga kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya," ujarnya menambahkan.

Zainut mengatakan agar semua pihak yang ikut berkompetisi dalam Pilpres 2019 menyampaikan pendapatnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesantunan, kepatuhan, akhlakul karimah, serta tidak mengumbar rasa kebencian yang berpotensi merusak kerukunan bangsa.

"Hendaknya semua pihak khususnya elit politik dapat menahan diri, mengedepankan etika politik yang berkeadaban dengan tidak menampilkan rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata dia.

Menurut Zainut, MUI mengajak seluruh umat Islam untuk terus memelihara ukhuwah Islamiyah dan tidak terjebak dalam permusuhan yang dapat merusak tali silaturahmi. Zainut mengimbau perbedaan politik masyarakat dijadikan sebagai rahmat untuk saling menghormati.

"Mengimbau kepada tokoh agama, ulama, kiai, habaib untuk ikut mendinginkan suasana, menenteramkan umat agar pesta demokrasi yang menjadi hajatan nasional bangsa Indonesia dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Zainut, MUI mengapresiasi Polri yang terus bekerja menjaga agar tidak terjadi konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa. Zainut mengatakan pihaknya meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan, dan profesional.

"Kami ingin mengingatkan bahwa tujuan Pemilu tidak hanya sekedar memilih dan mengganti presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah peradaban bangsa yang demokratis, maju, berdaulat, adil, sejahtera dan beradab," ujarnya.

Gejala Perpecahan

Zainut mengatakan bahwa pihaknya khawatir dengan kondisi belakangan ini yang memunculkan gejala perpecahan menjelang Pilpres 2019. Dalam hajatan pesta demokrasi lima tahunan itu, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan bertarung melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Zainut, kondisi tersebut tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa

"Kami merasa prihatin mencermati kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang menampilkan gejala perpecahan bangsa dengan menguatnya kotak-kotak kepentingan politik yang bernuansa ideologis," kata Zainut.

Zainut menyebut bahwa setiap orang diperbolehkan menyampaikan pikirkan maupun pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun demikian, kata Zainut, dalam menyampaikan pendapatnya harus tetap mematuhi norma, etika, dan peraturan undang-undang lainnya.

"Hanya yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang," ujarnya.

'Perang' opini #2019GantiPresiden dengan #Jokowi2Periode semakin meruncing dalam beberapa hari belakangan ini. Bahkan, sejumlah kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan di beberapa wilayah turut diikuti gerakan #Jokowi2Periode di lokasi yang sama. (sur)