Partai Oposisi Desak KPU Tunda Pengumuman Rekapitulasi DPT

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 16/09/2018 16:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai oposisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno; Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 dan melanjutkan kembali 20 hari mendatang.

Desakan mereka sampaikan karena hasil rekapitulasi DPT yang sejatinya akan diumukan pemutakhirannya pada sidang plena Minggu (16/9) ini masih bermasalah. Ketua DPP Departemen Politik PKS Pipin Sopian mengatakan masalah menyangkut adanya indikasi pemilih ganda.

Ia menuding KPU tidak melakukan verifikasi faktual dalam membuat DPT di berbagai daerah. "Kami menyampaikan di daerah plenonya terburu-buru tanpa verifikasi faktual, apa yang akan terjadi? Potensi pemilih yang terdata ganda dipotong secara terburu-buru tanpa verifikasi. Mereka berpotensi tidak bisa memilih karena tidak tahu ada kegandaan sampai empat lima buah," kata Pipin dalam Rapat Pleno KPU, Minggu (16/9).

Selain masalah tersebut, Pipin menuduh KPU tidak serius dalam menjalankan tugas mereka. KPU tidak bekerja secara menyeluruh. Ketika data pemilih bermasalah sebanyak 1 juta lebih, KPU hanya memperbaiki 400 ribu saja.

Dari sisi Partai Demokrat, sekjen partai tersebut Hinca Panjaitan mengatakan permintaan penundaan diajukan partainya karena pemutakhiran DPT oleh KPU belum memuaskan. Hinca pun mengusulkan agar KPU membuka data pemilih ganda untuk dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh para partai politik.

Ia berjanji dengan cara itu parpol bisa lebih terima juga KPU dan Bawaslu."Sandingkan sama-sama dalam sebuah tempat yang tertutup, ada KPU, Bawaslu, parpol peserrta pemilu, buka semua bintang-bintangnya. Tadi sudah disampaikan, disumpah semua," ujar Hinca.

Bintang yang dimaksud oleh Hinca adalah sensor yang dipasang oleh KPU untuk data NIK dalam e-KTP yang dapat diakses oleh parpol. Oleh parpol data itu dipakai untuk mengkritisi rekapitulasi DPT dari KPU. Menurut Hinca, sensor itu bentuk pencegahan agar data masyarakat tidak tercecer begitu saja. Namun menurut Hinca, sensor yang dipakai terlalu berlebihan.

"Kita diminta menganalisis tapi datanya tidak lengkap kan susah itu. Kalau kekhawatirannya pada ketidakpercayaan, takut datanya tersebar digunakan tidak pada tempatnya, tadi jalan keluarnya," imbuh Hinca.

KPU Minggu ini menggelar proses rekapitulasi DPT Pemilu 2019. Dalam pleno tersebut, KPU sudah menemukan jumlah DPT nasional sebanyak 187.781.884.

DPT tersebut dihasilkan dari KPU di tingkat kota/kabupaten dan provinsi.</span></span>