3 Kebijakan Jokowi yang Dinilai Politis Menjelang Pilpres 2019

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah kebijakan Presiden Jokowi kerap mendapat kritikan. Apalagi di masa menjelang gelaran pemilihan presiden 2019.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkannya menjelang pemilihan presiden 2019 seringkali disebut politis oleh kubu lawan. Berikut kebijakan-kebijakan Jokowi yang dinilai politis menjelang pemilihan presiden 2019;

Baca: Jokowi Geram Dana Kelurahan Dituduh Politis

1. Pembebasan tarif tol Suramadu

Presiden Jokowi meresmikan pembebasan tarif tol Surabaya – Madura (Suramadu) pada hari ini, Sabtu, 28 Oktober 2018. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut politis karena rencana pembebasan tarif tol sudah digagas sejak era Gubernur Soekarwo sejak dua tahun yang lalu, namun baru diresmikan menjelang pilpres 2019.

Perspektif negatif tersebut langsung dibantah oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir. “Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang dikerjakannya adalah murni untuk kepentingan rakyat. Kalau seorang presiden ingin melakukan kebaikan untuk rakyatnya, masa’ dibilang politis,” kata Erick Thohir seperti dilansir Antara, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Baca: Fadli Zon: Tidak Tepati Janji, Jokowi Politik Kebohongan

2. PP pelapor korupsi diberi hadiah Rp 200 juta

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018. Aturan ini menyebut pemerintah bakal memberi hadiah bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi maksimal Rp 200 juta.

PP ini menuai tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan negatif salah satunya datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Menurut Fahri, PP tersebut merupakan bagian dari kampanye.

"Jadi sekali lagi, ini adalah bahan kampanye, saya berharap bahwa penantang ini segera sigap mengambil sikap terhadap keputusan-keputusan yang seperti ini supaya disampaikan kepada rakyat alternatifnya apa kalau tidak setuju dengan pandangan atau PP seperti ini," kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Tudingan itu kemudian dibantah oleh timses Jokowi. Timses mengatakan, PP tersebut diteken tak lain dalam upaya meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.

Baca: 4 Tahun Jokowi - JK, Wiranto: Stabilitas Politik Panas Dingin

3. Dana kelurahan

Rencana kebijakan penyaluran dana kelurahan, belakangan dipersoalkan para elite politik karena berdekatan dengan momentum pilpres 2019. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mempertanyakan waktu pencairan yang dilakukan menjelang perhelatan Pemilu 2019. "Pertanyaannya kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu," kata dia.

Presiden Jokowi sampai kesal dengan adanya politikus terutama dari kubu oposisi yang menyebut dana kelurahan adalah program politis menjelang Pilpres 2019.

Jokowi mengatakan rencana pemberian dana kelurahan ini sudah digodok lama berbarengan dengan dana desa. "Bukan hanya di desa saja yang ada dananya, tapi kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai. Saya juga heran," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.

Jokowi menuturkan di Indonesia segala hal selalu dikaitkan dengan politik. Menurut dia, banyak aspek yang sama pentingnya ketimbang politik seperti isu sosial, budaya, dan ekonomi. Agar terhindar dari tipu daya politikus sontoloyo yang menyinggung dana kelurahan politis, Jokowi menyarankan agar warga memperhatikan betul mana politikus yang baik dan yang tidak. "Jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)