Atribut dalam Bantuan Bencana Itu Hak Setiap Partai Untuk ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) peserta Pemilu 2019 untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik.

"Bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah adalah masalah kemanusiaan. Tidak pada tempatnya jika momen bencana dipergunakan untuk kepentingan politik," tegas anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (2/10/2018).

Untuk itu dia tegaskan, politisasi bencana harus dihindari.

"Kita harus berempati dengan para korban bencana," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

"Kita harus membantu dan membangun solidaritas dalam mengatasi penderitaan korban gempa tanpa harus menonjolkan identitas kita berasal darimana," katanya.

Soal penggunaan atribut Partai dalam bantuan bencana, menurut dia, itu adalah hak setiap Partai untuk menunjukan kepeduliannya.

"Itu dikembalikan kepada partainya masing-masing," ucapnya.

KPU mengimbau kepada peserta Pemilu 2019 untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik.

Imbauan itu terkait gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Komoditas politik yang dimaksud, misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa dan tsunami, tetapi disertai dengan embel-embel dan atribut politik dengan maksud kampanye terselubung.

Terkait dengan bantuan terhadap korban bencana alam, jangan dijadikan komoditas politik. Jadi dipersilahkan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa diembel-embeli oleh kepentingan politik tertentu," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).

Atribut kampanye itu bisa berupa alat peraga kampanye, yang berwujud bendera, foto, maupun alat peraga lain yang mengandung unsur visi, misi, dan citra diri peserta pemilu.

Namun demikian, KPU memaklumi jika peserta pemilu menggunakan alat transportasi yang berlogo dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Sebab, biasanya partai politik ataupun elite partai sudah lebih dulu menyertakan logo atau citra dirinya dalam alat transportasi tersebut. (*)

Let's block ads! (Why?)