Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Belum Dapat Info Soal Panggilan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail mengaku belum mendapat informasi mengenai pemanggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Saya juga tidak punya informasi tentang panggilan terhadap keduanya," ujar Maqdir melalui pesan teks, Selasa, 23 Oktober 2018.

Maqdir bahkan mengaku belum kontak dengan kliennya. "Saya belum berkomunikasi dengan Pak Sjamsul dan Ibu.”

Baca: Sjamsul Nursalim Belum Merespons Panggilan ...

KPK kembali memanggil Sjamsul dan Itjih Nursalim untuk diperiksa pada 22-23 Oktober 2018. Keduanya diperiksa untuk perkara korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KPK telah mengirimkan surat itu ke rumah dan kantor Sjamsul di Singapura dan Indonesia. “Surat untuk kantor di Indonesia, disampaikan ke kantor Gadjah Tunggal di Jalan Hayam Wuruk." Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikannya melalui pesan teks, Senin, 22 Oktober 2018.

Baca: KPK Digugat Praperadilan Terkait Kasus BLBI dan Sjamsul Nursalim ...

Namun, Sjamsul dan Itjih tak muncul di hari pertama dijadwalkannya pemeriksaan. KPK, kata Febri, belum menerima pemberitahuan atau konfirmasi hadir atau tidak dari pasangan suami-istri itu sampai 22 Oktober malam. "Pemanggilan ini bisa menjadi ruang klarifikasi bagi yang bersangkutan jika ingin menjelaskan sesuatu," kata Febri.

Keterangan Sjamsul dan Itjih dinilai penting dalam penyelidikan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada BDNI, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp4,58 triliun. Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah divonis bersalah.

Simak: KPK Akan Memanggil Ulang Sjamsul Nursalim

Syafruddin didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun bersama-sama dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih. Pasangan suami istri itu diduga diuntungkan dalam penerbitan SKL BLBI kepada BDNI.

Let's block ads! (Why?)