Studi Banding DPK Balikpapan, Yogyakarta Terapkan Google Maps ...

TRIBUNKALTIM.CO, YOGYAKARTA-- Dewan Pendidikan Kota (DPK)

Ketua DPK Yogyakarta (berbaju batik) menyerahkan cindera mata kepada Ketua DPK Balikpapan Mudzakir MPd di gedung Diknas Kota Yogyakarta, dalam acara studi banding. (tribunkaltim.co/priyo suwarno)

Yogyakarta semua kebijakan pendidikan dewan pendidikan terus mengawal apa yang tertulis dalam kebijaksanaan pemkot harus bisa dilaksanakan di sekolah sekolah. Contoh, DPK setuju dan mendukung dalam mengawal kebijaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, karena lebih menggambarkan Pancasila.

Mengapa? Karena sudah bertahun-tahun sekolah di tengah kota itu selalu saja mendapatkan siswa dari warga kelas menengah ke atas, fasilitas bagus, sehingga anak-anak itu di sekolah-sekolah kota itu NEM-nya tinggi, sementara mereka yang punya NEM tinggi pasti diterima di sekolah negeri dengan kualitas tinggi.

Dengan adanya sistem zonasi, maka oleh dinas pendidikan dan dewan pendidikan diterjemahkan sebagai ditafsikan menggunakan teknologi infomasi google maps, sehingga jawak udara dari rumah RW-nya ke rumah. Jadi titik jarak itu bukan rumahnya, tetapi titik RWnya.

Diskusi dan tanya jawab tentang penyelengaraan peran DPK untuuk memajukan pendidikan saat pengurus DPK Balikpapan studi banding ke DPK Yogyakarta. (tribunkaltim.co/priyo suwarno)

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr Ariswan ketika menjawab pertanyaan Ketua DPK Balikpapan Mudzakir, dalam tamu studi banding dari Dewan Pendidikan Kota Balikpapan bersama tim Diknas, PGRI dan PGSP Balikpapan yang melakukan kunjungan, Jumat (19) lalu.

Dengan demikian, kata Arsiwan, saat ini siapapun bisa melihat lokasi sekolah siswa itu berdasarkan zonasi google maps, "Sekakarang tidak bisa lagi, sekolah yang bagus -bagus itu menerima siswa SMP dengan nilai NEM tinggi. Sekarang menerima siswa dengan NEM ada yang 30, ada yang 12 atau bahkan 10," katanya.

Dengan sisem zonasi itu, maka efeknya PPDB kemarin persoalan tahun-tahun lalu hampir tidak muncul, "Tahun-tahun sebelumnya begitu banyak komplain muncul ke dinas," kata Ariswan menambahkan. Hampir tidak ada komplain, kecuali terkait dengan distribusi siswa ke sekolah.

"Akses sekolah, misalnya daerah Umbulharjo, terjadi ada siswa tidak bersekolah di sekolah negeri. Ini erjadi, karena kami belum mempersiapkan. Tahun depan, dengan cara memindahan satu sekolah SMP negeri ke daerah Umbulharjo. Saya dan dari dewan saat itu juga khilaf," kata Ariswan.

Bagaimana dengan swasta? Swasta, karena ternyata lulusan SD masuk SMP belum dapat tertampung di negeri, bisa diterima di swasta. "Memang ada persoalan, dimana tunggakkan uang SPP siswa dan uang bantuan lainnya tinggi sekali," katanya.

Sekolah swasta bisa menerima siswa yang tidak bisa diteria karena sistem zonasi, "Malahan ada beberapa sekolah swasta sudah melakukan penerimaan siswa mendahuui PPDB, sehingga saat PPDB dilaksanakan mereka tidak perlu lagi menerima siswa. Karena sudah penuh," katanya. Namun, Arisman menambahkan secara kualitas penerimaan siswa di SMPS swasta naik akan tetapi secara kuantitas menurun.