Delapan Prioritas Pembagunan Jawa Barat 2019

INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, ada delapan prioritas pembangunan Jawa Barat pada pada tahun 2019.

Delapan prioritas itu di antaranya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata, peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan, pada tahun 2019 pembangunan Provinsi Jawa Barat berada pada tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat (RPJPD), yaitu mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat.

"Maka prioritas program serta pagu anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019, disusun berdasarkan priortas pembangunan tahun 2019," kata Ridwan Kamil dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 16 November 2018.

Dalam sidang tersebut, Gubernur dan DPRD menyepakai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Ridwan Kamil juga menuturkan, terdapat 16 kegiatan prioritas pada tahun 2019. Di antaranya Pendidikan Menengah Universal (PMU); jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); rumah tidak layak huni (rutilahu); pengembangan ekonomi desa dan pesantren, citarum harum, pembangunan fly over, penataan alun-alun, pembangunan command center dan creative center, pembangunan wisata unggulan.

"Belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif," kata Kang Emil, sapaan akrab Gubernur.

Kang Emil juga menjelaskan, penggunaan dana fungsi pendidikan yaitu 20 persen dari APBD dan dana fungsi kesehatan sebesar 10 persen dari APBD. "Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan, tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani," kata Emil.

Gubernur juga mengajak seluruh stakeholder bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan “Jabar juara lahir dan batin".

"Pemerintah Jawa Barat harus masuk pada model baru pemerintahan yang disebut dynamic governance. Ini mengharuskan pemerintah bersifat cepat, responsif dan efisien. Pemerintah pun harus bergerak dari sebelumnya hanya sebagai regulator, bertambah menjadi regulator, fasilitator, dan akselerator," katanya. (*)

Let's block ads! (Why?)