PBB Izinkan Korea Utara-Selatan Survei Jalur Kereta Bersama

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperbolehkan Korea Utara dan Korea Selatan untuk melakukan survei bersama demi menyambung kembali jalur kereta api yang melewati perbatasan kedua negara.

Dilansir dari AFP, kabar ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Korea Selatan pada Sabtu (24/11) waktu setempat.

Sebelumnya, kedua Korea sepakat untuk memulai survei paling lambat pada akhir Oktober. Setelah itu, kedua negara berencana melakukan pencanangan (groundbreaking) antara akhir November hingga awal Desember mendatang, seiring kedua negara tengah melalui proses rekonsiliasi.

Dengan demikian, artinya Dewan Keamanan PBB telah mengecualikan sanksi terhadap Korea Utara khusus hanya untuk proyek tersebut. Sebab, ahli perkeretaapian dari kedua negara akan saling bekerja silang perbatasan.

Di samping itu, kantor berita Yonhap juga menyebut Korea Selatan akan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi lokomotif dan beberapa material bagi survei jalur kereta di Korea Utara.

Beberapa kondisi tersebut tentu bertentangan dengan resolusi 2375 yang diterbitkan Dewan Keamanan PBB pada 11 September 2017 silam. Resolusi itu menyebut, PBB membatasi impor BBM sebanyak 500 ribu barel per tahun. Selain itu, PBB juga melarang warga Korea Utara untuk bekerja di luar negaranya.

Resolusi itu diterbitkan atas program nuklir yang selama ini dilancarkan Korea Utara. Meski sudah direstui PBB, tetap ada kemungkinan proyek survei bersama ini terhambat gara-gara sanksi Korea Utara.

"Proyek ini telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional, hal itu yang sangat penting," jelas juru bicara Presiden Korea Selatan Kim Eui-Gyeom dikutip Sabtu (24/11).

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa pendekatan diplomasi baik ke Korea Utara maupun Korea Selatan harus dikerjakan secara tandem. Adapun, salah satu upaya yang harus dituju kedua negara adalah denuklirisasi semenanjung Korea, di mana hal itu tidak bisa terjadi secara dadakan.

Sementara itu, AS dan Korea Selatan telah membentuk kelompok kerja bersama demi memastikan bahwa masing-masing negara tidak mendahului satu sama lain dalam menjalin hubungan kembali dengan Korea Utara. Ini lantaran Seoul dan Pyongyang bergerak lebih dulu dalam melakukan rekonsiliasi perdamaian, sementara pergerakan Washington DC dan Pyongyang terbilang lambat dalam pembicaraan denuklirisasi semenanjung Korea.

Padahal, Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menghelat pertemuan bersejarah di Singapura pada awal tahun ini. Kedua pemimpin bahkan menandatangani kesepakatan mengenai denuklirisasi, meski kesepakatan tersebut bersifat samar-samar.

Tak heran, pasca pertemuan itu, pembicaraan terkait denuklirisasi terbilang mandeg. Beberapa pertemuan dianggap tidak produktif, dimundurkan, atau malah dibatalkan.

Kedua pemimpin AS dan Korea Utara diharapkan akan terjadi awal 2019 mendatang. Sementara itu, Korea Utara dan Korea Selatan telah menyusun beberapa keputusan terkait rekonsiliasi. (glh)

Let's block ads! (Why?)