Penghayat Kepercayaan Tak Ingin Ada Konflik Horizontal

Gunungkidul - Hambatan yang ditemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI saat monitoring implementasi putusan MK di Kabupaten Gunungkidul adalah belum semua penghayat kepercayaan merubah kolom agama pada KTP.

Hal itu dikarenakan beberapa penghayat kepercayaan tak ingin terlibat gejolak dan menyulut konflik horizontal di masyarakat. Karenanya Komnas HAM mengharap pemerintah berperan untuk meminimalisir konflik tersebut.

"Antisipasi konflik? Pertama kan Negara, dalam hal ini Pemerintah harus melindungi, menghormati dan memenuhi hak rakyatnya. Jadi selama Pemerintah bisa ambil peran seperti sosialisasi ke dua belah pihak (Penghayat kepercayaan dan pemeluk agama samawi) saya kira bisa meminimalisir," kata Kepala Subbagian Laporan, Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Endang Sri Melani saat ditemui di Kantor Pemkab Gunungkidul, Jumat (9/11/2018).

"Kembali lagi, jadi tidak perlu dibatasi geraknya (Penghayat kepercayaan), tapi sosialisasi dan komunikasilah yang harus terus dibuka baik dengan tokoh agama dan masyarakat oleh Pemerintah, karena mereka itu perlu dilindungi," imbuhnya.

Menurut pengamatannya, memang keberadaan penghayat kepercayaan sempat terjadi masalah pada tahun 90an. Hal tersebut dinilai pihaknya terjadi karena mungkin terpengaruh rezim yang berkuasa saat itu.

"Kalau sekarang sudah cukup baik serta harmonis ya. Karena dari segi hubungan masyarakat, mereka (Penghayat kepercayaan) kan sebenarnya lebih ke arah berbuat baik, jadi seharusnya mengenai masalah kepercayaan itu tidak jadi masalah," ucapnya.

Disinggung mengenai perlindungan khusus yang diberikan kepada penghayat kepercayaan, pihaknya menilai pihak Kepolisian dapat melakukannya. Mengingat organisasi Kepolisian merupakan bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat.

"Kalau perlindungan khusus mungkin lebih ke kepolisian," ujarnya.

(bgs/bgs)

Let's block ads! (Why?)