Penyelidik PBB: Belum Ada Jaminan HAM dari Myanmar dalam ...

Sementara itu, beberapa kelompok etnis Rohingya dilaporkan melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk menghindari dipulangkan ke Myanmar pada akhir pekan ini, kata tokoh masyarakat setempat pada Senin 12 November 2018 lalu.

"Pihak berwenang berulang kali mencoba memotivasi orang-orang yang ada di daftar proses repatriasi untuk segera kembali pulang ke Myanmar. Namun apa yang terjadi adalah mereka diintimidasi untuk hal tersebut dan akhirnya melarikan diri ke kamp lain," kata Nur Islam, tokoh masyarakat Rohingya dari kamp pengungsi di Jamtoli, Cox's Bazaar, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/11/2018).

Nur Islam mengatakan, prospek repatriasi gelombang pertama telah menciptakan "kebingungan dan ketakutan besar" di antara orang-orang Rohingya dan banyak yang tidak ingin kembali ke Rakhine kecuali mereka dijamin kewarganegaraan dan hak-hak lainnya oleh pemerintah Myanmar.

Seorang wartawan asing di kamp pengungsian di Cox's Bazaar turut melaporkan kekhawatiran serupa dari beberapa keluarga Rohingya yang akan direpatriasi pada gelombang pertama akhir pekan ini.

"Kami benar-benar terganggu. Ketika hari semakin dekat, ketegangan kami meningkat," kata Mohammad Khaleque, seorang pengungsi Rohingya kepada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia.

Dia mengatakan bahwa keluarganya melarikan diri dari kamp mereka menuju ke pemukiman sementara Rohingya di Cox's Bazar, dalam upaya untuk menghindari dipulangkan secara paksa.

"Saya tidak melihat masa depan untuk keluarga saya jika kami secara paksa dikirim kembali ke rumah sekarang (di Rakhine, Myanmar) tanpa jaminan mendapatkan kewarganegaraan penuh Myanmar. Itulah mengapa saya membawa keluarga saya keluar dari kamp ... Kami tidak ingin kembali dalam kondisi seperti ini," katanya.

Lebih dari 720.000 etnis Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine di barat Myanmar guna menghindar dari operasi militer Burma sejak Agustus tahun lalu. Banyak di antara mereka membawa cerita tentang aksi pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar) dan kelompok simpatisan.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, telah menerima daftar dari pemerintah Bangladesh pada hari Senin 12 November untuk menilai apakah para pengungsi ingin kembali ke Myanmar secara sukarela. Badan itu mengatakan, proses repatriasi gelombang pertama pada 15 November adalah "rencana ambisius" dan mengkritik sejumlah kendala pelaksanaannya serta menggarisbawahi "situasi yang tidak kondusif."

Juru bicara senior UNHCR, Chris Melzer mengatakan "masalah logistik" perlu dipecahkan terlebih dahulu.

"Ini adalah masalah pemerintah Bangladesh dan Myanmar. Meskipun kami masih berpikir bahwa kondisinya tidak kondusif sekarang bagi para pengungsi untuk kembali di Myanmar," katanya kepada AFP.

Penilaian PBB dapat memakan waktu setidaknya dua hari lagi, menurut kedua pejabat PBB dan Bangladesh. Penilaian itu mungkin akan berujung pada penundaan lebih lanjut proses repatriasi.

Komisioner Badan Pengungsi Bangladesh, Mohammad Abul Kalam mengatakan, negaranya siap untuk mulai mengembalikan para pengungsi ke dua pusat hunian di Rakhine dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Tapi, seorang pejabat Bangladesh lainnya, yang berbicara dalam kondisi anonimitas, mengakui bahwa pengungsi Rohingya tidak "siap secara mental" untuk kembali.

"Mereka sering mengatakan kepada kami bahwa mereka lebih baik mati di sini di kamp-kamp (Bangladesh) daripada kembali dan menerima penderitaan mengerikan yang telah mereka alami," kata pejabat anonim itu.

Let's block ads! (Why?)