Pembangunan Papua terus bergulir di tengah konflik - BeritagarID

Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat mengerjakan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. | Iwan Adisaputra /Antara Foto

Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua akan terus bergulir tahun depan di tengah ketegangan konflik gerakan separatis di bumi cenderawasih.

Tahun depan, pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengalokasikan anggaran dalam rangka otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp12,6 triliun.

Anggaran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Jokowi pada 29 November lalu.

Anggaran untuk Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari dana otsus sebesar Rp8,34 triliun dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp4,26 triliun.

Secara detail, dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,85 trilun dan Papua Barat sebesar Rp2,51 trilun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp2,82 triliun dan Papua Barat Rp1,44 triliun.

Selain untuk kedua provinsi di pulau paling timur Indonesia itu, Jokowi juga mengalolasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp8,34 triliun dan dana keistimewaan untuk provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp1,5 triliun.

Dana otsus bagi Papua tercantum dalam pasal 34 ayat 3 huruf c poin 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Disebutkan, dana otsus Papua dihitung sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Kuncuran dana otsus tersebut akan diakhiri pemerintah pada 2021.

Dana otsus yang digulirkan tentu harus memiliki alokasi masing-masing. Untuk kesehatan dan perbaikan gizi, contohnya, pemerintah daerah harus menyisihkan sekurang-kurangnya 15 persen dari anggaran khusus tersebut per tahun.

Dengan total dana terhimpun sebanyak Rp47,9 triliun antara 2002 hingga 2016, maka sekurang-kurangnya Rp7,18 triliun sudah tersalurkan demi perbaikan kesehatan Papua dalam 15 tahun terakhir.

Dana otsus Papua selalu mengalami tren peningkatan setiap periode. Secara umum, dana otsus Papua dalam 15 tahun naik 290,57 persen dari Rp1,38 triliun pada 2002 menjadi Rp5,39 triliun pada 2017.

Tapi di sisi lain, indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan hanya berkurang 32,05 persen di dalam rentang waktu yang sama. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2014-2017, Pulau Maluku dan Papua masih memiliki persentase penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan lima pulau utama di Indonesia; Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2018 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Papua sebesar 917,63 ribu orang, meningkat bila dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2017 sebesar 897,69 ribu orang.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Papua per bulan di bawah garis kemiskinan (GK) Maret 2018 sebesar Rp499.643. Besaran GK tersebut naik hingga Rp35.507 atau sebesar 7,63 persen dari September 2017.

Masih tingginya angka kemiskinan di Papua ini sempat mengusik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Yang teranyar, kasus gizi buruk masih ditemukan di Papua pada Februari 2018. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 71 orang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

Dalam laporan detikcom, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan akan mengevaluasi penggunaan dana otsus Papua pascamasalah gizi buruk tersebut. Ia akan melihat apakah pemakaian dana dikelola dengan baik.

Evaluasi penyaluran dana otsus dan dana keistimewaan dilakukan secara rutin setiap tahun di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Mekanisme kontrolnya, pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi alokasi termin pertama yang akan diperiksa Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Kemudian Ditjen Keuangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk mencairkan atau tidak mencairkan termin berikutnya.

Pembangunan bukan solusi

Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Papua butuh pengentasan kemiskinan yang sangat serius dari pemerintah pusat dan daerah. Namun menurut Direktur Imparsial, Al Araf, penyelesaian masalah di Papua tak hanya cukup dengan membangun perekonomiannya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan ekonomi. Hal itu disampaikan Al Araf menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Seolah-olah dengan mengembangkan proses pembangunan, percepatan pembangunan konflik selesai. Padahal realitas konflik di Papua itu, akar konfliknya bukan hanya persoalan ekonomi," kata Al Araf dalam Kompas.com.

Ia menyatakan, ada empat akar konflik di Papua berdasarkan riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga. Al Araf mengatakan, akar pertama adalah kesenjangan ekonomi. Hal ini yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Kedua, masalah historis atau pun kontroversi historis Papua masuk ke Indonesia yang menurut sebagian masyarakat setempat adalah hasil manipulasi.

Ketiga adalah persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak diselesaikan oleh negara sehingga terus menimbulkan tuntutan-tuntutan yang berulang. Sementara itu akar konflik keempat menurut Al Araf ialah faktor marjinalisasi.

Selain itu, juga adalah masalah kepercayaan di antara negara dengan masyarakat Papua. Akibatnya negara, bukan hanya di era Presiden Jokowi, melihat konflik di Papua hanya dalam aspek ekonominya.

"Sementara itu, tiga aspek lainnya belum tersentuh. Misalnya bagaimana menyelesaikan persoalan HAM masa lalu, bagaimana mengatasi persoalan marginalisasi, bagaimana persoalan historis tadi diselesaikan. Sehingga realitas konflik terus terjadi," lanjut dia.

Let's block ads! (Why?)