Pengamat Dorong PBB Tentukan Sikap Politik Soal Pilpres: Berkoalisi atau Netral - Warta Kota

Di penghujung tahun 2018, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengadakan Refleksi Politik Nasional Akhir Tahun 2018.

Kali ini mengangkat tema “Partai Bulan Bintang di Tengah Huru-hara Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”.

Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, H. Jurhum Lantong mengatakan, secara umum keputusan politik yang menentukan adalah yang menjabat suatu kekuasaan, dan khususnya di Indonesia siapa yang sedang memimpin bangsa yang dikenal dengan Negara Maritim ini.

“Politik juga dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa,” ujar Jurhum Lantong saat menjadi narasumber, di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2018).

Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten III ini mengatakan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tidak hanya menjalani profesinya sebagai pengacara semata, tapi lebih dari pada itu ia telah banyak berbuat pada Negara ini terutama soal mendampingi kasus-kasus umat Islam.

“Ketua Umum (Yusril Ihza Mahendra) sudah banyak berbuat terutama dalam mengadvokasi berbagai hal terutama keumatan,” ungkapnya.

Segera Tentukan pilihan

Pembicara yang lain, Pengamat Politik, Dr Said Salahudin mengatakan, masyarakat dalam menentukan Calon Anggota Legislatif-nya ketika sudah mendekati hari H pencoblosan.

PBB, katanya, lebih baik segera menentukan pilihan politiknya, apakah berkoalisi dengan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau mengambil posisi netral.

“Politik biasanya, dalam memilih seorang Caleg saat injuri time. Namun karena Pemilu serentak, maka terjadi pembelahan di konstituen. Ketika keputusan Rakornas ditunda akan dibaca secara berbeda terhadap PBB,” kata Said Salahudin.

Pada acara tersebut turut juga dihadiri pimpinan Partai Bulan Bintang, Calon Anggota Legislatif di setiap tingkatan, kader, dan simpatisan.

Let's block ads! (Why?)