Tak Punya Rasa Malukah Wakil Rakyat Terus 'Diburu' KPK? - Warta Kota

SETELAH Taufik Kurniawan yang dikenal masyarakat sebagai Wakil Ketua DPR.RI dicari-cari KPK karena terlibat dalam kasus duit "segepok" di satu daerah.

Maka, lembaga antirasuah ini tetap terus saja memburu wakil-wakil rakyat, terutama di daerah yang diduga keras juga terlibat dalam kasus sogok-menyogok.

Pada hari Selasa, 11 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK tanpa ragu mengumumkan tiga kasus yang sedang digarap.

Ketiga kasus hukum itu melibatkan anggota DPRD Sumatera Utara masa bakti 2009-2014 dan kemudian 2014-2019, Kemudian KPK mengumumkan memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam kasus proyek raksasa Meikarta yang mencakup lahan ratusan hektare.

KPK juga memanggil beberapa orang yang disangkakan atau diduga keras terkait kasus penyuapan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang nilai penyuapan atau gratifikasinya puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah.

Pemanggilan demi pemanggilan wakil- wakil yang seharusnya disebut "terhormat" itu terjadi hanya sekitar empat bulan sebelum berlangsungnya pemilihan anggota lembaga legislatif pada hari Rabu, 17 April 2019.

Pada Pemilihan Umum mendatang juga, juga akan dipilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2019-2024.

Pada April 2019 itu, sekitar 191 juta pemilih diharapkan akan memilih anggota DPD RI, kemudian DPR RI serta DPRD provinsi, kabupaten dan serta kota.

Jadi bisa dibayangkan berapa belas ribu atau puluhan ribu orang bakal berkampanye agar mereka terpilih menjadi bapak atau ibu wakil rakyat yang terhormat.

Jika terpilih sebagai utusan wakil rakyat di pusat ataupun daerah, maka setumpuk fasilitas sudah "siap menanti".

Mulai dari honor yang jutaan rupiah setiap bulan, ditambah dengan uang sidang, dihormati atau bahkan disebut sebagai wakil rakyat yang amat terhormat hingga dikawal oleh petugas keamanan seperti polisi jika sedang melakukan perjalanan dinas.

Bahkan, wakil rakyat bisa saja "dipercaya" untuk dolan atau "melakukan kujungan kerja" ke negara sahabat.

Populerkah wakil rakyat?

Kedudukan alias posisi sebagai wakil rakyat baik di daerah maupun di Senayan, Jakarta, pasti diincar begitu banyak orang.

Jika mereka benar- benar mengabdi kepada para pemiihnya, maka masyarakat akan menghormati dan menghargainya karena merasa telah diurus kepentingannya oleh anggota DPD, DPR hingga DPRD yang bersangkutan.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/12). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Akan tetapi sebaliknya jika para bapak dan ibu wakil rakyat itu cuma datang, duduk, diam dan mencari duit saja atau istilahnya hanya bertindak "D4 " saja, maka rakyat pasti kecewa, marah dan kecewa jika aspirasi atau harapan dan cita-citanya tak diurus oleh wakil- wakil mereka itu.

Rakyat Indonesia pasti akan terus teringat, misalnya kepada Setya Novanto.

Tokoh ini yang sudah mencapai posisi tertinggi sebagai ketua DPR RI -- sebuah posisi yang pasti juga diincar oleh anggota DPR lainnya-- akhirnya harus "turun tahta" karena terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi miliaran rupiah dalam kasus KTP-elektronik.

Kemudian juga Idrus Marham, yang baru beberapa bulan menjadi Menteri Sosial lagi-lagi terjungkal dari posisinya karena pada saat menjadi wakil rakyat di Senayan disangkakan ikut dalam proyek PLTU Riau I bersama anggota DPR lainnya Eni Saragih.

Taufik Kurniawan yang sedang nikmat- nikmatnya menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPR rupanya terperosok juga dengan dugaan kuat terlibat dalam kasus dana miliaran rupiah di sebuah daerah tingkat dua di Provinsi Jawa Tengah.

Rakyat patut menghargai dan memegang teguh prinsip azas praduga tak bersalah, yakni seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Let's block ads! (Why?)