KPU Diminta Transparan Soal DPT Pemilih Terdampak Bencana - detikNews

Jakarta - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) meminta KPU membuka secara transparan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdampak bencana. Hal tersebut dinilai bisa menjadi langkah antisipasi kecurangan.

"Menurut saya, ini jadi sesuatu yang perlu diantisipasi sama KPU, apakah KPU benar-benar sudah merekapitulasi pemilih-pemilih yang terdampak bencana dan akhirnya kehilangan hak pilihnya. Satu, bisa karena meninggal; dua, karena dia tergusur dari situ, dia pindah tempat dan dia nggak balik lagi ke situ. Itu yang harus diawasi," kata peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Noory Okthariza di Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Karena kalau ini nantinya nggak ditanggulangi, takutnya ini nanti jadi pintu masuk orang untuk mempersoalkan hasil pemilu di daerah-daerah yang terdampak bencana," imbuhnya.

Menurut Oktha, sejauh ini belum ada wacana ataupun solusi dari KPU terkait hak pilih bagi pemilih yang terkena dampak bencana. Selain itu, ia menyoroti infrastruktur yang rusak pascabencana yang bisa menghambat distribusi logistik pemilu. "Harus ada semacam planning B kalau misalnya sampai dengan penyelenggaraan pemilu, infrastruktur terkait dengan distribusi logistik itu belum bisa diperbaiki," ujar Oktha.

Oktha menilai 'rencana B' perlu dibuat KPU untuk mengantisipasi jika hingga hari H pemilihan, logistik pemilu seperti kotak dan bilik suara belum juga bisa disalurkan karena masalah infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Oktha meminta masalah infrastruktur dan distribusi logistik pemilu ini tidak sampai membuat hak pilih masyarakat hilang.

"Menurut saya, kalau misalnya infrastruktur pemilu itu masih belum bisa diperbaiki sampai dengan hari H pemilihan, itu plan B-nya apa? Jadi jangan sampai karena persoalan infrastruktur, hak pilih dari masyarakat itu hilang," jelasnya.

Kembali ke soal DPT, Oktha mengimbau KPU membuka secara transparan kepada publik terkait data pemilih yang terdampak bencana. Ia khawatir ketidaktransparanan KPU akan dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk mempersoalkan hasil pemilu.

"Dibikin transparan aja. Selama ini kan dia (KPU) nggak pernah press conference, jadi dibikin transparan aja supaya orang tahu. Kalau potensi (kecurangan) sih pasti ada aja. Atau mungkin kecurangan itu tidak terjadi tapi karena tidak transparan, jadi pihak yang kalah bisa bikin itu sebagai pintu masuk untuk mempersoalkan hasil pemilu," tutur Oktha.

Saksikan juga video 'KPU Dirikan 69 RIbu Posko Atasi Masalah DPT':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/idh)

Let's block ads! (Why?)