Ada Dugaan Indikasi Korupsi, KPK Pantau Sejumlah Proyek dan Anggaran di Papua - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengujarkan, pihaknya tengah mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Provinsi Papua.

"Menjawab pertanyaan sebelumnya, kami sampaikan bahwa KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri kepada wartawan, Rabu (6/2/2019).

Namun Febri masih enggan membeberkan secara rinci dugaan korupsi tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan mengenai dugaan korupsi tersebut setelah masuk tahap penyidikan.

"Jika sudah masuk tahapan penyidikan dan memungkinkan disampaikan pada publik, akan kami informasikan sebagai hak publik untuk tahu," katanya.

Korupsi di Papua ini mengemuka seiring dengan peristiwa penganiayaan terhadap dua pegawai KPK di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/2/2019) dini hari.

Kedua pegawai lembaga antikorupsi dianiaya saat sedang bertugas memeriksa informasi dari masyarakat mengenai dugaan terjadi tindak pidana korupsi.

Baca: Hadapi Pemilu, Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum Se-Indonesia

Saat itu, di Hotel Borobudur sedang berlangsung rapat antara Pemprov Papua, DPRD Papua, dengan Kemdagri. Padahal, dua pegawai KPK tersebut telah menunjukkan identitas pegawai KPK.

Akibat penganiayaan ini, dua pegawai KPK mengalami luka parah, bahkan salah seorang di antaranya harus dirawat di rumah sakit dan dioperasi karena retak pada bagian hidung.

Febri menegaskan, KPK mendukung pembangunan Papua. Bahkan, lembaga antikorupsi secara khusus telah mengutus tim untuk membangun sistem pencegahan korupsi di Papua melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan.

Capaian kinerja pemprov Papua dapat dilihat melalui Monitoring Center for Prevention Korsupgah di situs korsupgah.kpk.go.id.

Dalam situs tersebut perkembangan pelaksanaan rencana aksi Pemprov Papua adalah 58 persen. Upaya pencegahan ini bentuk keseriusan KPK mendukung pembangunan di Papua.

"Pembangunan Papua penting bagi kita semua, agar dapat dinikmati oleh masyarakat di Papua," tandasnya.

Meski demikian, Febri mengingatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum tak segan menindak jika ditemukan bukti adanya dugaan penyimpangan atau korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan atau kewenangan-kewenangan lain terkait pembangunan di Papua.

KPK saat ini sedang menangani sejumlah perkara dugaan korupsi di Papua, salah satunya dugaan korupsi pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre, Jayapura pada APBD-P Papua tahun anggaran 2015 yang menjerat Kadis PU Papua Maikel Kambuaya dan bos PT Bentuni Energy Persada David Manibui.

"Jadi, mari kita dukung pembangunan di Papua dan agar pembangunan tersebut dinikmati oleh masyarakat, maka jika ada pihak-pihak yang melakukan korupsi, tentu harus diproses. KPK telah dan sedang terus memproses sejumlah perkara saat ini. Peran dari masyarakat juga sangat penting, mulai dari melaporkan tindak pidana korupsi dan juga mengawasi berjalannya aparatur pemerintah," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)