Indonesia Minta DK PBB Awasi Konflik di Palestina - Republika Online

Pengawasan PBB diharapkan dapat menghindari eskalasi konflik di Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir meminta Dewan Keamanan PBB untuk terus memonitor perkembangan di Palestina, khususnya di Yerussalem. Dengan monitoring PBB tersebut diharapkan dapat menghindari eskalasi konflik.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan DK PBB mengenai Palestina, di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Selasa (26/3). Fachir pun menyampaikan, Pemerintah Indonesia mengecam kekerasan dan pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Menurutnya, kekerasan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.

“Israel sama sekali tidak menerapkan Resolusi DK PBB 2334 (2016). Tindakan Israel merupakan penolakan terang-terangan terhadap Resolusi DK PBB,” kata Fachir, dikutip dari laman setkab, Rabu (27/3).

Special Coordinator PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicolay Mladenov, sebelumnya menyampaikan laporan tertulis implementasi Resolusi 2334. Dalam laporan itu disampaikan berbagai perkembangan negatif terjadi di wilayah pendudukan Palestina.

Hal itu di antaranya penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar 139 juta dolar AS, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel.

Menurut Fachir, berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel tersebut menunjukkan kecenderungan pengambilalihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Sikap Israel itupun dinilai membuat upaya solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel, menjadi semakin jauh dari kenyataan.

Dalam kesempatan ini, Fachir juga menekankan kondisi ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestina yang harus menjadi prioritas, di samping berbagai upaya politik lainnya. Ia menilai, kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu sumber konflik.

Pada Februari lalu, ujarnya, Pemerintah Indonesia pun meningkatkan bantuan sejumlah 1 juta dolar AS kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dan bantuan proyek desalinasi di Gaza.

Let's block ads! (Why?)