Kebijakan Caleg Partai Tanpa Mahar Dinilai Menjadi Harapan Baru Perpolitikan Indonesia yang Bersih - Warta Kota

Partai antimahar yang selama ini digembar-gemborkan oleh Partai NasDem dinilai menjadi harapan politik bersih di Indonesia.

Peneliti ICW Almas Sjafrin, di Jakarta, Jumat, mengatakan, dirinya mendukung jika partai politik tidak meminta mahar seperti NasDem mengingat Undang-Undang juga sudah melarang pemberian mahar baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

"Kedua, kenapa tidak boleh menerima mahar karena terima mahar ini membuat kandidat biaya pemenangan itu sangat tinggi. Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih. Setidaknya ada dua alasan itu untuk mencegah korupsi, kemudian di aturan juga dilarang," tuturnya seperti dikutip dari Antaranews.com.

• Senjata Pembantai Milik Brenton Tarrant Tipe AR 15 Bertuliskan Pengungsi Selamat Datang di Neraka

Oleh karena itu, dirinya meminta Bawaslu bekerja sama dengan KPK untuk melacak rekam jejak kandidat bakal calon penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa bekerja sama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi.

"Di Undang-Undang juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu," tuturnya.

Pengamat politik CSIS, Arya Fernandes berpendapat antimahar yang dilakukan seperti Partai NasDem adalah inisiatif yang baik di awal melakukan seleksi terhadap caleg yang mendaftar, sehingga akan membuat masyarakat tertarik bergabung di partai.

"Karena seorang anggota akan diberikan asumsi, penyalegan secara transparan dan tidak dimintakan mahar, saya kira ini inisiatif yang baik dan tidak semua partai mau deklarasi terbuka seperti itu," ujarnya.

• VIDEO: Mantan Presenter Termehek-mehek Mandala Shoji Gugat Undang-undang Pemilu

Arya mengaku tidak mengetahui apakah dengan adanya kebijakan partai politik antimahar tersebut partai tersebut tidak akan korupsi.

"Selama ini kan memang sepertinya persoalan utama partai politik adalah menekan atau memberantas korupsi, butuh political will yang tinggi dari seluruh pengurus partai atau penguatan regulasi internal,” ujarnya.

Arya Fernandes (Kompas.com)

• Ketua P3 Rommy Tiba di KPK Masih Pakai Masker dan Topi

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, mengatakan, salah satu cara agar tidak ada mahar politik yaitu partai dibiayai negara.

Rahardjo menceritakan, biasanya untuk menjadi bupati kisaran mahar yang dikeluarkan si calon bisa mencapai Rp 20 miliar bahkan Rp 50 miliar. Jika si calon itu terpilih, dengan gaji pokok bupati hanya Rp 5,7 juta per bulan tentu akan berat mengembalikan modal tadi.

"Oleh karena itu kan enggak ada orang yang secara sukarela menghibahkan itu, Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar ini besar juga. Oleh karena itu supaya pemilu yang murah tadi berjalan efektif, kita harus ada sanksinya (bagi yang korupsi)," kata Agus menceritakan soal mahar politik, di Jakarta, Jumat (15/03/2019).

Untuk itu, kata dia, salah satu cara agar tidak ada mahar politik yaitu partai dibiayai negara. Atau, di sisi lain, parpol membiayai sendiri kegiatan politiknya, dengan iuran dan subsidi antar kader. Diketahui dari peserta pemilu, Partai NasDem menegaskan antimahar dan tidak memotong gaji kader yang duduk di parlemen guna mencegah korupsi. Partai ini juga menegaskan dukungan kepada kaum muda dengan menempatkan kaum muda dominan dalam pencalegan.

"Kalau saya pikir misalkan untuk partai misalkan setahun habis Rp 20 triliun, itu kan dibandingkan dengan APBN kita. Itu malah bukan main kesannya luar biasa," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/15/kebijakan-caleg-partai-tanpa-mahar-dinilai-menjadi-harapan-baru-perpolitikan-indonesia-yang-bersih

Bagikan Berita Ini