KPK Safari di Jambi Evaluasi Pencegahan Korupsi - detikNews

Jakarta - KPK melakukan safari di Provinsi Jambi selama satu pekan. Ada sejumlah kabupaten/kota yang didatangi KPK untuk melakukan evaluasi program pencegahan korupsi di sana.

"Selama 1 minggu di Jambi, KPK evaluasi program pencegahan korupsi di Jambi dan ditutup dengan monev (monitoring dan evaluasi) optimalisasi penerimaan daerah Provinsi Jambi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

Febri mengatakan safari tersebut diawali dengan rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi tingkat provinsi Jambi pada Senin (11/3). Kegiatan KPK berlanjut dengan mendatangi Kabupaten Kerinci pada Rabu (13/3).

Menurut Febri, ada sejumlah hal yang disampaikan Kepala Satuan Tugas II Korsup Pencegahan KPK, Aida Ratna Zulaiha kepada pemkab Kerinci. Pertama, soal progres rencana aksi 2018 Kerinci yang berada pada angka 55% atau dinilai berada di bawah rata-rata rencana aksi nasional, 58%.

"Sementara itu kepatuhan LHKPN 28,13% eksekutif atau 9 orang yang melapor dari 32 wajib lapor. Legislatif kepatuhan 0,00%. Sedangkan yang melaporkan penerimaan gratifikasi hanya 4 ASN," ucap Febri.

Berdasarkan evaluasi itu, ada sejumlah hal yang disampaikan KPK. Pemkab Jambi diminta untuk menyempurnakan e-planing dan e-budgeting, penangangan tindak lanjut pengaduan masyarakat, kepatuhan LHKPN hingga implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel. Selain itu, KPK juga melakukan sosialisasi program 2019 berupa optimalisasi program penerimaan daerah hingga survei penilaian integritas.

Selain ke Pemkab Kerinci, KPK juga mendatangi DPRD Kabupaten Kerinci untuk membahas modus korupsi yang kerap terjadi selama ini. Adapun modus korupsi yang diwanti-wanti KPK antara lain pembagian dan pengaturan 'jatah proyek' APBD dan Ijon proyek, meminta atau menerima sesuatu pada proses perencanaan APBD, uang ketok dan lainnya.

Selanjutnya, Febri mengatakan KPK mendatangi Kota Sungai Penuh hari ini. Tim KPK juga menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan Pemkab dan DPRD Sungai Penuh.

"KPK menyampaikan evaluasi program 2018 dan sosialisasi program 2019 pada Wali Kota Sungai Penuh dan jajarannya," ucap Febri.

Kemudian, saat bertemu dengan DPRD setempat, KPK disebutnya mengingatkan soal kepatuhan LHKPN. Febri mengatakan KPK juga menyampaikan data-data penanganan perkara yang melibatkan Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Kegiatan KPK disebut Febri masih berlanjut pada Jumat (15/3). KPK bakal kembali menggelar kegiatan dengan Pemprov Jambi untuk monitoring dan evaluasi penerimaan daerah di tingkat provinsi.

"Keseriusan KPK ini ini diharapkan berdampak pada masyarakat yang lebih menikmati anggaran di Jambi," pungkas Febri.

(haf/idh)

Let's block ads! (Why?)