Lima Pimpinan KPK Temui Jokowi Hari Ini - Tribunnews

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada hari ini, Rabu (13/3/2019).

Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif, serta Alexander Marwata bakal menyerahkan hasil kajian Tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK).

"Rabu, 13 Maret 2019, direncanakan Pimpinan KPK sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (13/3/2019).

Sekadar informasi, Tim Stranas PK dibentuk untuk membahas pencegahan korupsi di Indonesia.

Tim terdiri atas lembaga seperti KPK bersama kementerian terkait berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK.

Baca: Abu Hamzah Diduga Sembunyikan Bahan Peledak Seberat 30 Kg di Rumah Mertua

Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, KPK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB.

Febri mengatakan, tim akan menyerahkan dokumen berisi 3 fokus area stranas, 11 rencana aksi, dan 24 sub rencana aksi kepada Presiden.

Rinciannya, tiga fokus Stranas PK adalah perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Kemudian, ada acara itu juga bakal dihadiri 48 pimpinan kementerian dan lembaga, 34 gubernur, dan sejumlah undangan lainnya.

Baca: Cristiano Ronaldo Selamatkan 890 Miliar Rupiah setelah Loloskan Juventus

"Selanjutnya, direncanakan, presiden akan menugaskan para pimpinan kementerian, lembaga dan kepala daerah terkait untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut," ujar Febri.

KPK berharap, pembentukan stranas mampu efektif mencegah korupsi di Indonesia.

Hal ini lantaran salah satu konsep utama Stranas PL yakni sebagai arah kebijakan nasional pencegahan korupsi di Indonesia.

"Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pun berada pada posisi sentral dalam upaya pencegahan korupsi tersebut. Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergi oleh instansi yang terkait," pungkas Febri.

Let's block ads! (Why?)