Menteri Disiapkan Jadi Jurkam Jokowi, BPN Prabowo: Konflik Kepentingan - detikNews

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan, sejumlah menteri kabinet kerja akan dilibatkan menjadi juru kampanye pasangan calon nomor urut 01 ini. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai hal tersebut menjadi konflik kepentingan.

"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri," kata anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Menurut Fadli, menteri yang menjadi jurkam justru bertentangan dengan apa yang disampaikan capres petahana Jokowi agar mereka tak terlibat dalam politik praktis. Meski sudah mengambil cuti, dikatakan Fadli, tetap akan ada konflik kepentingan dalam tugas sebagai jurkamnas. "Ya itu memang hak pribadi. Tapi kalau mereka memegang suatu fatsun politik, kalau mereka sebagai menteri, pembantu presiden, ya mestinya juga tak perlu. Karena itu menimbulkan, misalnya, mereka membagi satu program, misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam. Nah, ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan. Dia sebagai menteri atau jurkam?" tanya Fadli.
Politikus Gerindra ini mengaku tak khawatir dengan kehadiran menteri sebagai jurkamnas. Lebih lanjut, ia mengimbau agar ada komitmen untuk tidak melibatkan aparat, termasuk menteri, dalam kampanye.

"Ya bukan khawatir. Kita sebetulnya mengimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini. Kan komitmennya seperti itu, jangan melibatkan aparat, aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI, jangan dilibatkan. Dan juga yang lain-lain, aparatur birokrasi, menteri-menteri, itu kan sama aja, sejalan," tutur Fadli.

"Kita masih melihat di sana Ketua KSP (Moeldoko) itu setingkat menteri tetapi juga menjadi semacam tim aktif di dalam TKN. Kemarin saya kerja juga saudara Nusron Wahid Kepala Badan (BNP2TKI) tetapi juga aktif menjadi pendukung 01. Itu waktu saya di ILC saya sampaikan langsung, jadi ini menimbulkan suatu ketidakadilan di dalam kompetisi seperti ini karena ini sudah melibatkan aparatur," imbuhnya.

Soal menteri yang akan menjadi jurkam, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menuturkan PDIP mengirimkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; dari NasDem ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; dan dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Selain menteri yang merupakan politikus, lanjut Hasto, akan ada menteri dari kalangan profesional yang akan turut bergabung. "Ada sebagian yang gabung (dari menteri profesional). Ada Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan)," jelas Hasto, Sabtu (23/3).
(azr/dkp)

Let's block ads! (Why?)