PBB dan Usaha Keras Meraih Kursi di Legislatif - Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PR).- Jalan Partai Bulan Bintang untuk maju dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019 tidaklah mudah. Sempat gagal di awal, PBB lantas melaju setelah gugatannya dikabulkan Bawaslu.

Dinakhodai oleh Yusril Ihza Mahendra, partai berasaskan Islam ini siap berkompetisi untuk meraih kursi. Sekretaris DPW PBB Jawa Barat Ahmad Saelan, mengatakan upaya DPP PBB di bawah kepemimpinan Yusril dalam menghadapi proses verifikasi parpol peserta Pemilu di KPU memang sangat berliku dan penuh anak duri.

Namun, keputusan akhir yang menetapkan PBB lolos verifikasi adalah bukti bahwa kekuatan PBB dalam politik di Indonesia itu riil. "Hal itu juga menimbulkan keyakinan pada kami bahwa dalam Pemilu bulan April 2019 nanti, PBB, insya Allah, akan mampu menembus ambangbatas 4 persen hingga akan masuk DPR RI," kata Saelan kepada "PR", Kamis 7 Maret 2019.

Untuk merealisasikan asa itu, DPP PBB mengamanatkan DPW PBB Jabar untuk mentargetkan Jawa Barat dalam Pemilu 2019 ini harus memperoleh suara 6 persen. Target ini dirasa tak berlebihan sebab Jabar adalah salah satu basis Partai Bulan Bintang.

"Baru-baru ini Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kepada pengurus PBB Jabar, kalau DPW harus menggarap pemilih di Jawa Barat itu secara intensif, masif dan lakukanlah secara door to door. Ingatlah, dahulu Jabar itu basis Partai Masyumi, maka kini Jabar adalah basis Partai Bulan Bintang," ucap Saelan.

Namun proses kerja di lapangan memang berjalan dinamis. Seperti diketahui, internal PBB belakangan sempat ramai karena dukungan Yusril ke Jokowi dan ada sebagian lain yang menolak.

Menurut Saelan, dalam menghadapi proses politik sekarang, terutama menghadapi Pemilihan Presiden 2019 PBB telah melaksanakan mekanisme partai melalui Rapat Kordinasi Nasional yang memang mengambil keputusan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Capres-Cawapres 2019-2024. Menurut dia, ini dinamika yang ada dan bagian dari proses menujuk kemenangan.

"PBB memusatkan perhatian dan kegiatan kami pada pemilihan legislatif dan berupaya memenangkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam pemenangan Pileg, sama sekali tidak ada perbedaan, sebab semua harus konsentrasi untuk memenangkan kursi legislatif (DPR RI/DPRD). Dalam pemilihan Presiden (Pilpres) kalau ada perbedaan rencana memilih siapa, itu soal individu yang akan memilih sebab partai itu kan tidak akan mencoblos nama capres/cawapres. Itulah demokrasi," ucap dia.

Adapun tawaran program yang dibawa Caleg PBB ketika turun ke konstituen adalah turunan dari tagline PBB, yakni "Bela Rakyat, Bela Islam, Bela NKRI". Menurut Saelan, dalam dua bulan terakhir hingga selesai masa kampanye para kader pun diminta untuk terus mengusung program-progam ini dari pintu ke pintu.

"Progam pro rakyat tersebut jelas akan mudah diperjuangkan dalam prolegnas di DPR RI/DPRD yang bersangkutan. Para caleg itu dalam pertemuannya dengan para calon pemilihnya itu harus juga berjanji bahwa jika terpilih sebagai wakil rakyat mereka akan benar-benar membela kepentingan rakyat, membela hak-hak rakyat, dan memberikan advokasi hukum kepada rakyat," ucap dia.

Saelan menuturkan, selain program turunan dari tagline PBB, para caleg juga kerap menawarkan solusi berdasarkan karakteristik daerah dan latar belakang kandidat. Salah satu caleg PBB, yang berlatar belakang akademisi pertanian misalnya banyak menjabarkan tentang sosial, ekonomi, pertanian, dan koperasi ketika bertemu kostituen.

Hal ini dikonkritkan lewat perlunya peningkatan usaha- usaha pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pertanian dan koperasi. "Tentu saja dalam kampanye itu kami selalu mengaitkan usaha pembangunan itu dengan tag-line Partai Bulan Bintang yakni Bela Islam, Bela Rakyat dan Bela NKRI," kata dia.***

Let's block ads! (Why?)