Penyelesaian Konflik di Nduga Butuh Pendekatan Kemanusiaan - BeritaSatu

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua hingga kini tidak kunjung usai. Pascapembantaian pekerja jembatan PT Istaka Karya pada awal Desember 2018 lalu, terhitung sudah puluhan orang sudah menjadi korban, baik itu dari pihak sipil, kelompok bersenjata, maupun aparat TNI dan Polri.

Pemerhati HAM dari Komunitas Nduga, Raga Kogeya, menjelaskan, dari temuan tim investigasi, pihaknya menduga sudah ada indikasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kabupaten Nduga, Papua. Jika operasi militer terus dilakukan maka diyakini akan ada semakin banyak korban yang berjatuhan.

"Kami menilai bahwa apabila operasi militer terus diIakukan maka akan berdampak lebih luas dan memakan korban Iebih banyak lagi. Oleh karena itu kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang penempatan aparat keamanan dalam rangka mencari solusi," kata Raga Kogeya, di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Menurutnya, dari hasil temuan tim investigasi juga diketahui bahwa pengerahan pasukan di Nduga tidak efektif. Anggota militer non-organik yang dikirim ke Papua mengalami kesulitan di lapangan karena sulitnya kondisi topografis wilayah setempat.

"Kekurangpahaman terhadap kondisi daerah tersebut mengakibatkan anggota TNI juga mengalami kesulitan untuk mengejar kelompok Egianus Kogeya (atau Egianus Kogoya). Bahkan malah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di pihak TNI," ujarnya.

Menurutnya, masalah Papua tidak akan dapat diselesaikan melalui operasi militer. Apabila pendekatan keamanan ini dilanjutkan, maka dugaan-dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua malah akan mendapat sorotan internasional.

"Karena itu, kami memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR mengutamakan pendekatan dialogis berbasis kemanusiaan, bukan pendekatan militer. Pendekatan mililer bukan solusi penyelesaian masalah Papua," ucapnya.

Tim investigasi pun menyarankan agar Pemerintah dan DPR dapat menggunakan pengalaman dalam menyelesaikan konflik di Aceh., yakni melakukan dialog dan difasilitasi oleh pihak yang netral.

"Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan Bapak Presiden Joko Widodo, atau presiden yang nanti akan terpilih, dapat melakukan pendekatan melalui dialog. Kami sangat mengharapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik pasukan dan mengajak OPM untuk melakukan dialog, karena hasil investigasi kami menemukan banyak warga sipil yang mengalami korban fisik maupun jiwa dan juga harta benda," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

Let's block ads! (Why?)