Rumania Dukung Israel, Raja Abdullah II Batalkan Kunjungannya - INDONESIAINSIDE.ID

Oleh: Nurcholis

Indonesiainside.id, Jakarta — Raja Jordania, Abdullah II, membatalkan rencana kunjungannya ke Rumania hari Senin ini setelah mendengar keputusan Perdana Menteri Rumania, Viorica Dancila, yang berencana memindahkan kedutaan besar negaranya di Tel Aviv, Israel ke Jerusalem (Baitul Maqdis).

“Raja memutuskan membatalkan kunjungan ke Rumania yang seharusnya dilakukan hari ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Jerusalem,” demikian pernyataan Kerajaan Jordania, seperti dilansir AFP, Senin (25/3).

Raja Abdullah II membatalkan rencana kunjungan ke Rumania, satu hari setelah Viorica Dancila mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar negaranya ke Jerusalem, menurut Pengadilan Kerajaan Jordania dikutip Anadolu.

Ia dijadwalkan mengunjungi Bucharest hari Senin ini untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rumania Klaus Iohannis dan para pejabat senior.

Rumania saat ini memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa.

Berbicara kepada Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) di Washington pada hari Ahad, Dancila mengatakan dia akan memindahkan kedutaan besar negaranya dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Namun Presiden Iohannis menentang keputusan itu, mengatakan bahwa perdana menterinya tidak mengerti tentang masalah kebijakan luar negeri.

“Keputusan terakhir tentang pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Jerusalem ada pada saya. Perdana menteri menunjukkan ketidaktahuan sepenuhnya tentang urusan luar negeri,” katanya.

Sebelum ini, Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017, memicu kecaman dunia.

Aksi pemindahan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem diikuti Guatemala.

Pekan lalu, Raja Abdullah menyatakan masalah Jerusalem adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi Jordania. Sedangkan parlemen Jordania mendesak supaya negara itu mengusir duta besar Israel karena negara itu berulang kali menduduki Jerusalem (Baitul Maqdis), kutip CNN.

Jordania adalah satu-satunya negara di Jazirah Arab yang meneken perjanjian damai dengan Israel. Namun, sebagian warganya yang merupakan pengungsi Palestina menentang keputusan itu dan mendesak meninjau ulang.

Sebagaimana diketahui, Tanah Waqaf Al-Quds/Baitul Maqdis (termasuk Masjid Al-Aqsa) sebelumnya dikelola oleh Kementrian Wakaf ‘Utsmaniyah sampai penjajah Inggris mengambil kota tersebut.

Pengelolaan Al Aqsha kemudian diambil alih Mahkamah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Mufti Al-Quds Syeikh Mohammad Amin Al-Husseini menjadi badan yang membawahi urusan Masjid al-Aqsha dan seluruh tempat suci Islam hingga tahun 1948 dan setelah itu lembaga-lembaga wakaf berada di bawah Kementrian Wakaf Jordania sejak pendudukan sebagian wilayah barat al Quds pada tahun 1948 hingga sekarang.

Selain sebagai pengawas Masjid Al-Aqsha dan Tanah Wakaf Al-Quds, lembaga itu juga memiliki hak penuh untuk mengelola dan merawat bangunan serta semua urusan terkait Tanah Wakaf Al-Quds. (cak)

Let's block ads! (Why?)