Konflik Rusia-Ukraina: Rusia Tawarkan Paspor untuk Penduduk Ukraina Timur - Mata Mata Politik

Posted on April 26, 2019

Konflik Rusia-Ukraina semakin panas, di mana pihak berwenang Rusia menawarkan paspor untuk penduduk Ukraina Timur yang dikuasai separatis. Presiden terpilih Ukraina Zelenskiy, menyebut Rusia mengobarkan perang di Ukraina, dan membuat kedua pihak menjauh dari perdamaian. Dia menyerukan komunitas internasional untuk mengancam Rusia dengan lebih banyak sanksi. Pendahulu Zelenskiy, Petro Poroshenko, mengatakan bahwa Rusia mungkin akan mencoba untuk mencaplok wilayah Donbass.

Oleh: Darya Korsunskaya dan Pavel Polityuk (Reuters)

Pada Rabu (24/4), Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perintah penyederhanaan untuk memberi paspor Rusia untuk penduduk Ukraina timur yang dikuasai separatis, yang memicu seruan dari pemerintah Ukraina untuk memberlakukan sanksi internasional lebih lanjut. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama lima tahun ini telah menewaskan 13.000 orang, meskipun telah ada gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 2015.

Langkah Rusia ini adalah ujian awal bagi presiden terpilih Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, yang memenangkan Pilpres Ukraina pada Minggu (21/4), dan berjanji untuk menemukan solusi damai untuk konflik Rusia-Ukraina ini.

Zelenskiy mengatakan bahwa tindakan Putin tersebut menunjukkan bahwa Rusia telah mengobarkan perang di Ukraina, dan membuat kedua pihak menjauh dari perdamaian. Dia menyerukan komunitas internasional untuk mengancam Rusia dengan lebih banyak sanksi. Pendahulu Zelenskiy, Petro Poroshenko, mengatakan bahwa Rusia mungkin akan mencoba untuk mencaplok wilayah Donbass.

“Rusia, melalui tindakan yang sangat provokatif ini, meningkatkan serangannya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

Pemberontakan terhadap pemerintah Ukraina di wilayah Donetsk dan Luhansk telah dimulai pada tahun 2014. Rusia memberikan bantuan militer kepada para pemberontak separatis itu, menurut bukti yang dikumpulkan oleh Reuters, meskipun para pejabat Rusia telah membantah telah memberikan dukungan materi.

Rencana untuk menerbitkan paspor Rusia kepada penduduk di kedua wilayah telah dikerjakan selama beberapa bulan, menurut sumber yang berhubungan dengan administrasi separatis. Jika rencana itu diumumkan sebelum Pemilu Ukraina, itu bisa mendukung peluang Poroshenko, kandidat yang paling tidak diinginkan Rusia.

“Kami tidak memiliki keinginan untuk menciptakan masalah bagi kepemimpinan baru Ukraina, tetapi untuk mentoleransi situasi di mana orang-orang yang tinggal di wilayah Donetsk dan republik Luhansk umumnya dirampas hak-hak sipilnya, ini sudah melewati batas dari sudut pandang hak asasi manusia,” kata Putin.

Pemilu Ukraina Putaran Kedua: Komedian vs Raja Cokelat

Volodymyr Zelensky bermain tenis meja di basis kampanyenya setelah pemilu berakhir di Kiev. (Foto: Reuters/Valentyn Ogirenko)

‘TINDAKAN PIDANA’

Ukraina mendesak warganya untuk tidak mengajukan paspor Rusia, dan memberi tahu PBB tentang langkah Rusia ini. Pemerintah Ukraina juga meminta Uni Eropa untuk mengambil tindakan “cepat dan tegas”.

Sebagian wilayah Donetsk dan Luhansk sekarang berada di bawah kendali de facto dari pemberontak yang didukung Rusia, sementara Ukraina mengatakan bahwa pihaknya bertekad untuk menegaskan kembali kendalinya—suatu sikap yang didukung oleh sebagian besar negara-negara Barat.

Pemerintahan Zelenskiy mengatakan bahwa prioritasnya adalah untuk mencapai perdamaian, tetapi telah menyebut tindakan Rusia sebagai “konfirmasi nyata bagi komunitas internasional tentang peran sebenarnya Rusia sebagai negara agresor, yang melancarkan perang melawan Ukraina”, menurut sebuah pernyataan.

Rusia secara konsisten telah membantah tuduhan Barat dan Ukraina, bahwa mereka mengirim pasukan dan senjata berat untuk memerangi pasukan Ukraina di wilayah tersebut.

Hubungan antara Ukraina dan Rusia jatuh setelah demonstrasi Maidan di Kiev pada tahun 2014, yang menyebabkan seorang Presiden Ukraina yang didukung Kremlin melarikan diri ke pengasingan.

Rusia mencaplok Semenanjung Krimea Ukraina sebulan kemudian pada Maret 2014, yang memicu pemberlakuan sanksi dari Barat.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia akan mengamati pernyataan kebijakan luar negeri Zelenskiy untuk melihat apakah dan bagaimana ia akan mencoba untuk mengakhiri konflik ini.

Sesaat setelah kemenangan Zelenskiy, Kremlin mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk merencanakan pemberian selamat Putin kepada Zelenskiy atau kemungkinan kedua pemimpin itu untuk bekerja sama.

Zelenskiy telah berjanji untuk menjaga Ukraina pada jalur pro-Barat, walaupun terdengar kurang tegas daripada Poroshenko tentang kemungkinan rencana Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa atau NATO suatu hari nanti.

Kepala Dewan Keamanan Poroshenko mengatakan bahwa langkah Rusia itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Rusia, sebelum mengerahkan pasukan ke Ukraina timur dengan alasan melindungi warga Rusia.

“Ini sebenarnya adalah persiapan Kremlin untuk langkah agresi berikutnya terhadap negara kami―aneksasi Donbass Ukraina atau penciptaan daerah kantong Rusia di Ukraina,” kata Poroshenko, yang masih menjadi Presiden Ukraina sampai Zelenskiy dilantik, kemungkinan bulan depan.

Poroshenko mendesak sekutu-sekutu Ukraina “untuk mencegah skenario terburuk, untuk mengecam tindakan destruktif dan kriminal dari otoritas Rusia, dan untuk memperkuat rezim sanksi internasional”.

Keterangan foto utama: Orang-orang antre di pemeriksaan paspor di Mayorsk, Ukraina, setelah melewati garis batas antara pemberontak pro-Rusia dan pasukan Ukraina, pada 25 Februari 2019. (Foto: Reuters/Gleb Garanich)

Konflik Rusia-Ukraina: Rusia Tawarkan Paspor untuk Penduduk Ukraina Timur